Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News/Reuters) - Presiden Mahmoud Abbas, Sabtu, meminta rakyat Palestina agar memboikot semua barang yang berasal dari wilayah pemukiman Israel.

Pemimpin Palestina berusia 75 tahun itu meminta rakyatnya berhenti membeli semua barang yang diproduksi di daerah-daerah pemukiman Israel di Tepi Barat.

Mahmoud Abbas sendiri menepis tuduhan Israel bahwa kampanye anti-produk itu merupakan bentuk kebencian terhadap negara Zionis Israel.

Dia menyambut para pegiat Palestina yang menyebarkan brosur-brosur berisi daftar berbagai produk Israel yang dilarang diperjual-belikan di pasar-pasar Palestina.

Termasuk dalam daftar produk tersebut adalah furnitur, minuman anggur, dan minuman ringan.

"Saya mengimbau seluruh rakyat Palestina untuk melakukan hal yang sama dan memboikot produk-produk ini," kata Abbas dalam pidatonya yang untuk pertama kali mendukung kampanye pemboikotan itu.

Gerakan ini juga disuarakan Perdana Menteri Salam Fayyad. Abbas bahkan menempelkan sebuah stiker bertuliskan "bebas barang-barang buatan wilayah pemukiman (Israel)" di pintu rumahnya.

"Kami tidak memancing melawan Israel. Kami tidak ingin memboikot barang-barang dari Israel," katanya.

Abbas berupaya membedakan antara produk buatan Israel dan produk yang dibuat di daerah-daerah pemukiman Israel yang dibangun di atas tanah rakyat Palestina.

Para konsumen dan ekonomi Palestina justru terkait dengan dan bergantung pada pasokan barang dari Israel.

Menteri Keuangan Israel Yuval Steinitz, Jumat, mengatakan, pemboikotan produk negaranya itu melemahkan upaya Amerika Serikat (AS) memajukan proses perdamaian Palestina-Israel.

"Ini bukan cara yang tetap untuk mendekati perundingan," katanya dalam siaran TV Channel 1.

Barang-barang yang diproduksi di wilayah pemukiman Yahudi itu biasanya diproduksi bersama dengan pabrik-pabrik di Israel, katanya.

Bagi Palestina, upaya pemboikotan itu diharapkan melemahkan viabilitas ekonomi di kantong-kantong Yahudi. Rakyat Palestina juga berharap gerakan mereka akan diikuti negara-negara anggota Uni Eropa.

Negara-negara Uni Eropa itu diharapkan melarang perdagangan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah pemukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah rakyat Palestina.

Di berbagai wilayah pemukiman Tepi Barat dan Yerusalem Timur itu, terdapat sekitar setengah juta warga Yahudi Israel. Mereka hidup bersama tiga juta warga Palestina.

Negara-negara besar memandang pemukiman-pemukiman Yahudi ini sebagai hambatan bagi dicapainya kesepakatan perdamaian yang akan melahirkan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.

April lalu, Abbas menandatangani dekrit presiden yang mengatur hukuman, termasuk denda dan penjara, bagi warga Palestina yang terlibat dalam bisnis barang-barang produksi pemukiman Yahudi itu.

Para pejabat Palestina memperkirakan total nilai barang-barang produksi wilayah pemukiman Yahudi yang dijual di pasar Palestina mencapai 500 juta dolar AS.

Namun sekitar 25 ribu warga Palestina dipekerjakan di wilayah pemukiman tersebut.

Pada Mei ini, AS mulai membuka jalan bagi kembalinya perundingan damai tak langsung antara Israel dan Palestina untuk mengakhiri konflik berabad-abad melalui pembentukan negara Palestina.(*)
(Uu.R013/R009)