Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan kerusuhan yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mojokerto, Jumat (21/5), harus diselesaikan secara hukum

"Kalau ada perbedaan pendapat seperti itu harus diselesaikan melalui jalur hukum," katanya di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, perbedaan pendapat adalah hal biasa. Namun, perbedaan itu harus dikelola dengan baik sesuai dengan jalurnya.

Kerusuhan itu bukan berarti proses demokrasi di Kabupaten Mojokerto harus berhenti. "Pilkada tetap jalan terus, tetapi proses hukum tetap harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya usai menghadiri "Business Gathering" dengan PT Polowijo Gosari dan sejumlah pengusaha pribumi di sebuah hotel di Surabaya itu.

Dalam sambutan acara tersebut, Gubernur sempat menyesalkan terjadinya peristiwa itu. Bahkan, dia menganggap orang tua pelaku kerusuhan pastilah bukan orang Jatim.

"Orang Jawa Timur, kalau ada masalah pasti ditanyakan sampai mendapatkan jawabannya. Tidak `ujug-ujug` (tiba-tiba) membawa ratusan besi beton dan bom molotov untuk menyerang aparat," katanya.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Dia menilai para perusuh tidak menunjukkan karakter sebagai orang Jatim.

"Oleh karena itu, kami meminta polisi mengusut tuntas peristiwa itu," katanya.

Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian melakukan kunjungan ke Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan untuk memantau persiapan pelaksanaan pilkada.

Pilkada di Kabupaten Gresik akan digelar pada 26 Mei 2010, sedangkan di Kabupaten Lamongan pada 23 Mei 2010.

Menurut Wagub, Pemprov Jatim telah menindaklanjuti agenda nasional, yaitu kesejahteraan rakyat, demokrasi, dan keadilan.

Pilkada, lanjut dia, merupakan bagian dari demokrasi tersebut. "Selain itu, pilkada merupakah taruhan kita semua, seperti KPU, Panwaslu, pemerintah daerah, dan kepolisian," katanya.

Berdasarkan laporan yang diterima Wagub dari KPU, Panwas, Polres, dan Kodim, situasi di Kabupaten Gresik dan Lamongan cukup kondusif.

Meskipun demikian, dia meminta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada harus siap dan terus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Kabupaten Mojokerto.

Kerusuhan di Kabupaten Mojokerto terjadi saat pasangan calon memaparkan visi dan misinya di gedung DPRD setempat, Jumat (21/5).

Tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan itu. Namun, sedikitnya 20 unit kendaraan yang diparkir di depan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, kebanyakan pelat merah, rusak dibakar massa yang diduga pendukung salah satu calon yang dicoret KPU.(*)

(T.M038/R009)