Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat melakukan pemilihan secara bijaksana agar mendapatkan kepala daerah terbaik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Konstitusi kita memberi mandat kepada seluruh rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Karena itu, mari kita pilih calon terbaik, bisa membawa daerah menuju perbaikan yang belum tercapai selama ini," kata Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: HNW: Menggunakan hak pilih adalah satu cara merawat warisan pejuang

Baca juga: Hari terakhir kampanye, Mahfud minta paslon tertib dan patuhi prokes

Pernyataan tersebut dikemukakan Hidayat saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada acara Temu Tokoh Nasional /Kebangsaan di Aula SDIT Kholid Bin Walid, Piyungan, Bantul, Jumat (4/12).

Temu Tokoh Nasional /Kebangsaan yang merupakan kerja sama MPR dengan Koperasi Serba Usaha Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (KSU GEMI) itu dihadiri anggota MPR RI FPKS yang juga jadi pembicara pendamping Sukamta, anggota DPRD FPKS Kabupaten Bantul Sigit Nursyam Priyanto, serta pengurus KSU GEMI Nurwahidah.

Hidayat mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan buah dari Reformasi, seperti halnya dalam Pemilihan Presiden dan tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan sebelum Reformasi, kata dia, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung, yakni dilaksanakan oleh DPRD.

Baca juga: MPR: Sosialisasi selalu dibutuhkan, ibarat ponsel butuh "charger"

Baca juga: MPR: Nilai-nilai Pancasila diambil dari bangsa Indonesia

Dia menilai pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI penting dilaksanakan untuk menyegarkan kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap kesepakatan yang sudah dicapai para pendiri bangsa. Terlebih dalam proses kesepakatan tersebut terdapat keteladanan yang bisa ditiru oleh masyarakat.

Hidayat lalu mencontohkan kisah perwakilan Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo yang sempat mengusulkan dasar negara adalah Islam. Alasannya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Namun, kata dia, usulan tersebut tidak bisa diterima dan pada akhirnya ditampung dalam sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Usulannya tidak diterima, tapi Ki Bagus Hadikusumo tidak sakit hati. Bahkan, bersama PB Muhammadiyah (kini PP Muhammadiyah) beliau mengusulkan Amanat Jihad, seperti halnya Resolusi Jihad dan membentuk Laskar Angkatan Perang Sabil untuk menghadapi Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia," kata Hidayat.

Dia juga menyinggung sikap Presiden pertama RI Soekarno yang tidak marah meski Pancasila yang dia sampaikan pada 1 Juni tidak diterima. Soekarno justru ikut menerima Pancasila 18 Agustus dan tidak pernah mengungkit perihal Pancasila 1 Juni, apalagi memaksakannya.

"Dalam proses kesepakatan, itu semua berlaku bijaksana. Tidak memaksakan pemikiran dan kehendaknya. Semua dilakukan semata-mata demi mempertahankan NKRI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945," kata Hidayat.

Dia menilai keteladanan para pendiri bangsa tersebut patut dicontoh oleh generasi muda agar ketika terdapat persoalan, mereka tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi mau mendengarkan dan menampung aspirasi orang lain demi kebaikan bersama.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Tidak sulit pahami dan laksanakan Pancasila