Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB Universitymengadakan diskusi langsung dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk membatas Data Desa Presisi (DDP) sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman kerja sama antara kedua belah pihak.

Diskusi yang dilakukan di Ruang Sidang LPPM IPB University itu disambut baik oleh Dr Sofyan Sjaf sebagai Wakil Kepala LPPM IPB Universitybidang Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus penggagas DDP, menurut pernyataan resmiIPB University yang diterima di Jakarta, Jumat.

"Kegiatan DDP kemungkinan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu yang lebih pas. Riset DDP dengan skala luasan 3.000 hektare, 3.000 kepala keluarga (KK) dapat diselesaikan selama kurun waktu satu bulan. Dua minggu untuk proses pengumpulan data spasial dan dua minggu berikutnya untuk proses pengumpulan data sosial," kata Dr Sofyan Sjaf.

Dia berharap kehadiran DDP dapat memberikan informasi yang sangat luar biasa dan daerah lain dapat mengikuti hal yang sama.

Rencananya kegiatan di Tapanuli Utara akan menggunakan drone untuk pemetaan atau disebut juga DPM (Drone Partisitory Mapping). Pendekatan DPM akan menghasilkan data spasial yang akan dikelola oleh tim spasial.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kabupaten Tapanuli Utara merespons positif kegiatan DDP tersebut, yang disebut mereka sebagai menarik, terutama dalam bidang pertanian. Menurutnya, bidang bidang statistik dan persandian di Dinas Komunikasi dan Informasi akan menjadi pemimpin dalam pelaksanaan DDP.

Mereka menyetujui kegiatan DDP tersebut dengan harapan DDP dapat membantu pemerintah daerah dapat mengetahui dan menganalisis sebaran jiwa dan KK dari berbagai kategori.

Dalam pertemuan tersebut Kabupaten Tapanuli Utara diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Sekretaris Bappeda.