Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara mengatakan para penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan Indonesia yang inklusif.

"Itu sebenarnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional juga sudah ada," kata dia pada puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 di Jakarta, Kamis.

Secara umum, ujar Mensos, untuk menuju Indonesia yang maju juga harus inklusif. Salah satu poin dalam gagasan tersebut ialah pelibatan semua aspek masyarakat tidak terkecuali penyandang disabilitas.

Baca juga: Butuh upaya kolektif hapus stigma negatif diskriminatif disabilitas

"Artinya, pemerintah memasukkan para penyandang disabilitas untuk mencapai Indonesia yang inklusif," kata dia.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril mengatakan para penyandang disabilitas sejatinya memiliki potensi besar untuk produktif dan berkembang.

Hanya saja potensi yang besar tersebut sering terkubur karena tidak mendapatkan akses untuk berkembang. Oleh sebab itu, Gufron bersama ribuan bahkan jutaan penyandang disabilitas lainnya berharap kesempatan dan akses itu dibuka seluas-luasnya tanpa ada pembedaan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Perlindungan bagi disabilitas harus berlandaskan HAM

"Kami ingin semua akses dibuka seluas-luasnya, baik itu pendidikan, sosial, politik, pekerjaan dan hampir semua aspek kehidupan lainnya," katanya.

Dengan dibukanya akses tersebut, maka keberadaan penyandang disabilitas tidak akan menjadi beban bagi lingkungan keluarga, masyarakat bahkan pemerintah.

Baca juga: Mensos: HDI dorong produktivitas penyandang disabilitas

Momentum perayaan Hari Disabilitas Internasional setiap 3 Desember, PPDI berharap setiap individu yang memiliki keterbatasan bisa menjadi aset bagi bangsa dan negara asal diberikan kesempatan serta akses yang sama pula seperti masyarakat pada umumnya.

"Jika disabilitas diberi kesempatan, maka kami yakin bisa. Jadi kata kuncinya adalah beri kesempatan pada teman-teman kami penyandang disabilitas," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah terus upayakan integrasi data disabilitas dan kependudukan

Baca juga: KSP sebut pendekatan terhadap disabilitas harus berbasis HAM