Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, menyatakan, segala bentuk hubungan dan kerja sama luar negeri harus berlandaskan kepentingan nasional secara umum, tidak hanya ekonomi maupun politik saja.

"Memang, pada era modern sekarang, dapat dikatakan bahwa kepentingan ekonomi terkesan sudah lebih dominan, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalankan diplomasi dengan negara lain," katanya di Jakarta, Selasa malam.

Ia mengatakan itu kepada ANTARA, sehubungan dengan seminar sehari bertajuk "Pembangunan Indonesia, Peluang Kerja sama Ekonomi dan Perdagangan dengan Italia" di kota Torino, Italia, akhir pekan lalu.

Salah satu kesimpulan dari seminar itu menggarisbawahi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi aset hubungan luar negeri (Hublugri) RI.

Tjahjo Kumolo yang anggota Komisi I DPR RI (bidang luar negeri) ini mengakui, kepentingan ekonomi terkesan lebih dominan kini dalam membangun Hublugri yang efektif.

"Makanya, kerja sama ekonomi, baik bilateral maupun regional dan global seperti WTO, APEC dan sebagainya saat ini menjadi lebih dominan," ungkap Tjahjo Kumolo yang juga Sekjen DPP PDi Perjuangan itu.


Posisi Tawar Tinggi

Tegasnya, menurut Tjahjo Kumolo, kekuatan politik dan pertahanan suatu negara akan efektif jika ditunjang oleh kekuatan ekonomi dalam menjalin kerja sama dengan negara lain.

"Makanya, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di suatu negara akan membuat negara tersebut memiliki posisi tawar yang sangat tinggi," katanya.

Pertanyaan sekarang, katanya, bagaimana dengan Indonesia dalam konteks memainkan peran berbasis kepentingan ekonomi dan politik tersebut?

"Indonesia merupakan anggota dari G-20 dan APEC, yang dapat diartikan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus dan diperhitungkan di tingkat internasional," ujarnya.

Sekarang, demikian Tjahjo Kumolo, tinggal bagaimana Indonesia mengelola dan memainkan prospek tersebut, sehingga dapat memberikan dukungan optimal dalam politik luar negeri RI. (M036/K004)