Moeldoko ajak PT di kawasan susun rencana pemulihan pascapandemi
2 Desember 2020 19:09 WIB
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko pada webinar ASEAN University Leaders Virtual Meeting dengan tema “Risk Management & Recovery Plan in the Context of Indonesia Post COVID-19” dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (2/12). (KSP)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengajak perguruan tinggi di Asia Tenggara untuk menyusun rencana bersama pemulihan pasca-pandemi COVID-19.
“Saya harap agar para pemimpin universitas yang hadir pada pertemuan ini bisa menginformasikan kepada penentu kebijakan di negara masing-masing, mengenai seruan perlunya rencana bersama pemulihan pascapandemi dalam rangka kebijakan dan teknologi,”ujar Moeldoko dalam seminar daring ASEAN University Leaders Virtual Meeting“Risk Management & Recovery Plan in the Context of Indonesia Post COVID-19” dari Jakarta, Rabu.
Moeldoko mengatakan pentingnya kesepakatan bersama untuk menetapkan standar protokol kesehatan dan juga status kondisi kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan antara negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN.
Baca juga: Moeldoko: Pengumuman hasil swab COVID-19 bentuk tanggung jawab moral
Dengan begitu, mobilitas manusia, kegiatan bisnis, dan berbagai fasilitas umum bisa berfungsi kembali bagi masyarakat tanpa mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan.
Sebanyak 10 negara ASEAN, ujar Moeldoko, memiliki sejarah kerja sama sangat erat di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, konektivitas dan mobilitas manusia serta barang. Kini, semua negara anggota ASEAN menghadapi pandemi dengan ancaman, respon dan tantangan yang berbeda.
“Tapi faktanya, tidak ada satu pun negara yang tidak membutuhkan dukungan negara lain sama sekali,” ujar Mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko juga menyampaikan pentingnya riset sebagai dasar pembuatan kebijakan publik. Hal itu seperti yang telah dilakukan Indonesia sepanjang delapan bulan pandemi COVID-19. Pemerintah RI memiliki pusat data terkait COVID-19 yang memiliki pengelompokan data yang mumpuni berdasarkan kategori suspek, terkonfirmasi, isolasi, perawatan, meninggal dan sembuh.
“Sehingga data dapat diolah dengan optimal, dianalisa dengan baik dan menjadi pijakan untuk pengembangan obat, vaksin, alat kesehatan, teknologi, dan kebijakan publik,” ujar dia.
“Pada intinya pemerintah menerapkan kebijakan menuju tatanan masyarakat yang aman dan produktif. Apalagi pandemi COVID-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia,” kata Moeldoko menambahkan.
Baca juga: Istana tegaskan Presiden gunakan pendekatan kesejahteraan untuk Papua
Baca juga: Moeldoko: Medan yang berat jadi tantangan tumpas kelompok MIT
Baca juga: Istana yakin kepemimpinan di DKI Jakarta tetap dapat berjalan baik
“Saya harap agar para pemimpin universitas yang hadir pada pertemuan ini bisa menginformasikan kepada penentu kebijakan di negara masing-masing, mengenai seruan perlunya rencana bersama pemulihan pascapandemi dalam rangka kebijakan dan teknologi,”ujar Moeldoko dalam seminar daring ASEAN University Leaders Virtual Meeting“Risk Management & Recovery Plan in the Context of Indonesia Post COVID-19” dari Jakarta, Rabu.
Moeldoko mengatakan pentingnya kesepakatan bersama untuk menetapkan standar protokol kesehatan dan juga status kondisi kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan antara negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN.
Baca juga: Moeldoko: Pengumuman hasil swab COVID-19 bentuk tanggung jawab moral
Dengan begitu, mobilitas manusia, kegiatan bisnis, dan berbagai fasilitas umum bisa berfungsi kembali bagi masyarakat tanpa mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan.
Sebanyak 10 negara ASEAN, ujar Moeldoko, memiliki sejarah kerja sama sangat erat di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, konektivitas dan mobilitas manusia serta barang. Kini, semua negara anggota ASEAN menghadapi pandemi dengan ancaman, respon dan tantangan yang berbeda.
“Tapi faktanya, tidak ada satu pun negara yang tidak membutuhkan dukungan negara lain sama sekali,” ujar Mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko juga menyampaikan pentingnya riset sebagai dasar pembuatan kebijakan publik. Hal itu seperti yang telah dilakukan Indonesia sepanjang delapan bulan pandemi COVID-19. Pemerintah RI memiliki pusat data terkait COVID-19 yang memiliki pengelompokan data yang mumpuni berdasarkan kategori suspek, terkonfirmasi, isolasi, perawatan, meninggal dan sembuh.
“Sehingga data dapat diolah dengan optimal, dianalisa dengan baik dan menjadi pijakan untuk pengembangan obat, vaksin, alat kesehatan, teknologi, dan kebijakan publik,” ujar dia.
“Pada intinya pemerintah menerapkan kebijakan menuju tatanan masyarakat yang aman dan produktif. Apalagi pandemi COVID-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia,” kata Moeldoko menambahkan.
Baca juga: Istana tegaskan Presiden gunakan pendekatan kesejahteraan untuk Papua
Baca juga: Moeldoko: Medan yang berat jadi tantangan tumpas kelompok MIT
Baca juga: Istana yakin kepemimpinan di DKI Jakarta tetap dapat berjalan baik
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
Tags: