Surabaya (ANTARA) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur berkomitmen selalu bersinergi mencegah terjadinya klaster baru COVID-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

"Harapan kami semua agar pilkada berjalan tertib, aman dan lancar, serta mencegah terjadinya klaster baru," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di sela pertemuan koordinasi pejabat utama Forkopimda bersama penyelenggara pemilu di Surabaya, Senin.

Selain Gubernur, hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jatim, Pimpinan DPRD Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kajati Jatim, Ketua KPU Jatim, Ketua Bawaslu Jatim beserta seluruh Bupati/Wali Kota dan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota.

Menurut Khofifah, momentum tersebut membuktikan konsistensi pemerintah bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada serentak terus mengupayakan secara maksimal, termasuk penerapan protokol kesehatan ketat.

Baca juga: Presiden minta Mendagri ingatkan lagi kepala daerah soal prokes
Baca juga: Mendagri ingatkan kepala daerah fokus kendalikan COVID-19

"Kami secara intens dan masif terus mensosialisasikan penerapan standar protokol kesehatan di setiap tahapan lanjutan pilkada serentak, baik penyelenggara maupun peserta," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Selain itu, kata Khofifah, aparat keamanan yakni TNI-Polri juga tak berhenti berupaya maksimal agar situasi keamanan tetap kondusif untuk mendukung gelaran Pilkada Serentak 2020.

Pada kesempatan sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan indikator keberhasilan ideal Pilkada serentak 2020 adalah tingkat partisipasi pemilih tinggi, setiap tahapan berjalan lancar dan angka pelanggaran atau sengketa rendah.

"Dan yang pasti, situasi pasca-pilkada aman, damai, sejuk, serta tidak adanya lonjakan penyebaran COVID-19," katanya.

Kapolda juga menekankan beberapa hal kepada anggotanya agar melaksanakan patroli sinergitas TNI-Polri-Pemerintah selama masa tenang, membantu Satpol PP dalam tugasnya menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK).

Termasuk, lanjut dia, meningkatkan pelaksanaan patroli siber dalam mencegah hoaks, kampanye hitam dan ujaran kebencian.

"Kemudian mengawal dan mengamankan proses distribusi logistik Pilkada, mengantisipasi politik yang, dan memperkuat anggota Polri yang bertugas dalam pengamanan pilkada dengan Alat Pelindung Diri (APD)," tuturnya.

Mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu juga menegaskan menjunjung tinggi netralitas dan integritas Polri, mengamankan penyelenggaraan pilkada sesuai tugas pokok serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di setiap tahapannya.

Pilkada Serentak di Jatim digelar 9 Desember 2020 di 19 kabupaten/kota, yakni kota Surabaya, Blitar, Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Kabupaten Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.

Baca juga: Menguji penerapan protokol kesehatan di Pilkada
Baca juga: Bawaslu RI: Masih ada pelanggaran prokes saat kampanye