Ketua BKSAP DPR RI sampaikan Palestina perlu diberi dukungan politik
30 November 2020 18:10 WIB
Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon tersenyum menyapa perwakilan anggota Parlemen Kerajaan Malaysia saat seminar BKSAP DPR RI berjudul 'Kasus Palestina dan Cara Mendukungnya dalam Sorotan Regional dan Internasional' yang berlangsung daring di Jakarta, Senin (30-11-2020). ANTARA/ HO-TV Parlemen
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Fadli Zon memandang perlu memberi dukungan politik terhadap Palestina terkait dengan konflik dengan Israel.
Dukungan politik tersebut, kata Fadli Zon, mampu mempertahankan negara Palestina untuk tetap merdeka, demokratik, dan berdaulat.
Dalam kegiatan seminar internasional BKSAP DPR RI yang digelar secara daring di Jakarta, Senin, Fadli mengatakan bahwa negara-negara perlu mengisolasi Israel dari interaksi dengan bangsa-bangsa lain, terutama melalui kegiatan ekonomi, sebagai contoh kampanye boikot produk Israel.
"Hal ini bukan berarti anti-Semit. Namun, merupakan suatu respons terhadap keras kepalanya Israel," kata Fadli.
Fadli mengatakan bahwa sejak Israel dibentuk dari 'tanah Palestina yang dicuri' pada tahun 1948, mereka terus melakukan berbagai upaya untuk mendelegitimasi keberadaan negara dan bangsa Palestina.
Baca juga: Ketua BKSAP DPR: Hentikan beri visa untuk WN Israel
"Sejak Perjanjian Oslo pada tahun 1993 hingga Perjanjian Abad Ini (Deal of the Century) yang memalukan, bahkan telah membuat politik Israel menjadi lebih kuat," kata Fadli.
Selanjutnya, negara-negara Arab berupaya membuat normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, itu justru dianggap Fadli sebagai kemenangan bagi negara Israel.
"Saya menggarisbawahi, normalisasi adalah suatu kesalahan," kata Fadli.
Fadli mengatakan bahwa peristiwa itu membuat perampasan dan juga pengusiran bangsa Palestina dari tanah air mereka menjadi sering dilakukan oleh Israel.
"Termasuk juga, pelanggaran-pelanggaran telah dilakukan selama tujuh dekade terakhir," kata Fadli.
Karena itu, menurut Fadli, perlu lebih keras menentang Israel untuk menekan mereka.
Selain itu, ada sejumlah poin lain yang disampaikan politisi Gerindra itu dalam seminar daring tersebut, di antaranya:
Baca juga: BKSAP DPR ingatkan pendekatan damai hadapi permasalahan internasional
1. Terus menyuarakan pengakuan terhadap negara Palestina setiap momen, forum, setiap wadah dan sarana pertemuan, baik regional maupun internasional.
"Hanya sedikit negara yang belum memberikan pengakuannya (pada negara Israel) namun sebagian besar bangsa dunia tetap di sisi Palestina. Dan sekarang, kita harus menyatukan semua bangsa dan negara ini untuk melawan Israel," kata Fadli.
2. Meningkatkan hubungan bilateral dengan negara Palestina dalam segala bidang, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi, melalui pemerintah, parlemen, wirausaha, akademisi, dan antarmasyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat.
3. Menjaga dan mempertahankan isu Palestina sebagai tujuan regional dan global. Meski ada pandemi COVID-19 yang menyerang banyak negara, isu Palestina tidak boleh dilupakan.
4. Meminta penyelesaian yang adil dan tidak berat sebelah dalam konflik Palestina dan Israel sesuai dengan asas supremasi hukum
Kegiatan seminar itu dihadiri pula oleh Ahmad Bahar selaku Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina (PLC) dan Direktur Timur Tengah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Bagus Hendraning Kobarsyih.
Baca juga: Fadli Zon pimpin delegasi DPR RI sidang Komisi Politik AIPA
Dukungan politik tersebut, kata Fadli Zon, mampu mempertahankan negara Palestina untuk tetap merdeka, demokratik, dan berdaulat.
Dalam kegiatan seminar internasional BKSAP DPR RI yang digelar secara daring di Jakarta, Senin, Fadli mengatakan bahwa negara-negara perlu mengisolasi Israel dari interaksi dengan bangsa-bangsa lain, terutama melalui kegiatan ekonomi, sebagai contoh kampanye boikot produk Israel.
"Hal ini bukan berarti anti-Semit. Namun, merupakan suatu respons terhadap keras kepalanya Israel," kata Fadli.
Fadli mengatakan bahwa sejak Israel dibentuk dari 'tanah Palestina yang dicuri' pada tahun 1948, mereka terus melakukan berbagai upaya untuk mendelegitimasi keberadaan negara dan bangsa Palestina.
Baca juga: Ketua BKSAP DPR: Hentikan beri visa untuk WN Israel
"Sejak Perjanjian Oslo pada tahun 1993 hingga Perjanjian Abad Ini (Deal of the Century) yang memalukan, bahkan telah membuat politik Israel menjadi lebih kuat," kata Fadli.
Selanjutnya, negara-negara Arab berupaya membuat normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, itu justru dianggap Fadli sebagai kemenangan bagi negara Israel.
"Saya menggarisbawahi, normalisasi adalah suatu kesalahan," kata Fadli.
Fadli mengatakan bahwa peristiwa itu membuat perampasan dan juga pengusiran bangsa Palestina dari tanah air mereka menjadi sering dilakukan oleh Israel.
"Termasuk juga, pelanggaran-pelanggaran telah dilakukan selama tujuh dekade terakhir," kata Fadli.
Karena itu, menurut Fadli, perlu lebih keras menentang Israel untuk menekan mereka.
Selain itu, ada sejumlah poin lain yang disampaikan politisi Gerindra itu dalam seminar daring tersebut, di antaranya:
Baca juga: BKSAP DPR ingatkan pendekatan damai hadapi permasalahan internasional
1. Terus menyuarakan pengakuan terhadap negara Palestina setiap momen, forum, setiap wadah dan sarana pertemuan, baik regional maupun internasional.
"Hanya sedikit negara yang belum memberikan pengakuannya (pada negara Israel) namun sebagian besar bangsa dunia tetap di sisi Palestina. Dan sekarang, kita harus menyatukan semua bangsa dan negara ini untuk melawan Israel," kata Fadli.
2. Meningkatkan hubungan bilateral dengan negara Palestina dalam segala bidang, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi, melalui pemerintah, parlemen, wirausaha, akademisi, dan antarmasyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat.
3. Menjaga dan mempertahankan isu Palestina sebagai tujuan regional dan global. Meski ada pandemi COVID-19 yang menyerang banyak negara, isu Palestina tidak boleh dilupakan.
4. Meminta penyelesaian yang adil dan tidak berat sebelah dalam konflik Palestina dan Israel sesuai dengan asas supremasi hukum
Kegiatan seminar itu dihadiri pula oleh Ahmad Bahar selaku Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina (PLC) dan Direktur Timur Tengah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Bagus Hendraning Kobarsyih.
Baca juga: Fadli Zon pimpin delegasi DPR RI sidang Komisi Politik AIPA
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
Tags: