Timika (ANTARA) - Para putra-putri dan anak cucu Pejuang Pepera meminta pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua selama diberlakukan hampir 20 tahun sejak 2001.

"Yang jelas Otsus Papua Jilid II tetap jalan atau tetap dilanjutkan. Kami hanya minta perlu dievaluasi dan minta pertanggungjawaban dari pejabat-pejabat yang selama ini menjalankan kebijakan Otsus di Papua, sebab sampai hari ini masyarakat selalu menilai bahwa otonomi khusus itu tidak berhasil, otonomi khusus itu gagal dan lain-lainnya," kata Ketua DPP Presidium Putra-Putri Pejuang Pepera, Yanto Eluay, di Timika, Minggu.

Ia tidak memungkiri bahwa selama 19 tahun sejak 2001, pemerintah pusat di Jakarta telah menggelontorkan dana yang sangat besar mencapai puluhan triliun rupiah ke Papua sebagai bentuk komitmennya memberikan otonomi khusus bagi Papua untuk dapat mengatur diri sendiri.

Baca juga: Presiden: Perlu aturan baru ganti kebijakan dana otonomi khusus Papua

Meski telah menggelontorkan uang yang sangat banyak ke Papua, namun fakta hingga hari ini sebagian besar rakyat Papua masih belum sejahtera bahkan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan.

"Uang yang diberikan Jakarta ke Papua sangat banyak, kalau memang ada kewenangan-kewenangan yang masih terganjal, hal-hal itu saja yang perlu direvisi untuk diatur kembali agar ke depan pelaksanaannya lebih baik dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat asli Papua. Kami akan terus mendorong pertanggungjawaban dana otonomi khusus yang sudah diberikan selama 19 tahun berjalan ini," kata Eluay.

Ia kembali menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dan tidak terpisahkan dari NKRI.

Baca juga: Ini kata Wamenkeu soal penggunaan dana otonomi khusus untuk Papua

Para putra-putri dan anak cucu pejuang Pepera, katanya, bertanggung jawab untuk membawa Papua lebih maju dalam berbagai bidang dalam bingkai NKRI.

Memasuki Desember, dia berharap agenda-agenda politik dari kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan NKRI di Papua tidak menimbulkan kondisi yang kurang kondusif dan tidak damai di tengah masyarakat Papua.

"Papua itu mayoritas umat Kristen, dimana kami mengimani bahwa Desember itu merupakan bulan penuh damai. Mari menantikan dan menyambut kehadiran Juru Selamat Sang Raja Damai itu dengan hati yang penuh damai dan suka cita, jangan membuat hal-hal yang justru kita menjadi tidak aman, tidak tenteram dan tidak damai," kata dia.

Baca juga: Telat ajukan pemberitahuan ahli, sidang soal otsus Papua di MK ditunda

Menurut dia, semua orang yang hidup di atas Tanah dan Negeri Papua memiliki tanggung jawab yang sama untuk ikut menciptakan situasi damai.

"Apapun agenda politik yang mereka mau suarakan, termasuk saat 1 Desember, saya mau tegaskan bahwa Papua sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kita orang Papua adalah keluarga besar bangsa Indonesia," kata Eluay.

Baca juga: Anggota DPD: Evaluasi otonomi khusus Papua harus terbuka