Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyatakan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang ada di Jawa Barat menunjukkan bahwa provinsi tersebut sangat berpotensi untuk melesatkan perekonomian nasional melalui pengembangan UMKM di daerah tersebut.

"Kita sadari betul bahwa dalam situasi seperti ini memang UMKM lah yang menunjang untuk meningkatkan dan membangkitkan perekonomian nasional. Kalau kita melihat, penduduk Indonesia yang terbesar ada di provinsi Jawa Barat, karena hampir 20 persen penduduk Indonesia itu tinggal di Jawa Barat. Potensi ini sangat luar biasa sekali untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karenanya kita ingin melihat bagaimana perkembangan UMKM di Jawa Barat," kata Eriko dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Eriko juga telah memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, 27 November 2020.

Dari hasil kunjungan itu, ujar dia, ditemukan bahwa UMKM binaan Bank Indonesia (BI) di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dan perkembangan dengan baik, seperti UMKM bidang pertanian yang dilakukan oleh Pesantren Al Ittifaq.


Baca juga: BRI pastikan sektor UMKM kembali bangkit setelah ada vaksin COVID-19


Ia mengemukakan, Komisi XI DPR RI meminta kepada Bank Indonesia agar dapat terus melanjutkan program sosialnya supaya bantuan-bantuan yang sama ini juga dapat bergulir ke seluruh Indonesia.

Komisi XI DPR, lanjutnya, juga akan menyisir satu persatu anggaran yang ada untuk membantu mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Ini juga bisa menjadi jembatan atau batu pijakan untuk meningkatkan perekonomian kita, terutama kembali ke jati diri kita bahwa kita adalah bangsa agraris. Kita tidak cukup hanya dengan ketahanan pangan saja, tetapi harus kedaulatan pangan. Dan ini bisa dimulai dari Jawa Barat, karena Jawa Barat memiliki alam yang indah dan subur serta penduduk yang demikian besar," ujar Eriko.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menilai pemulihan UMKM menjadi kunci sukses dalam rangka pemulihan serta memulai kembali perekonomian nasional.

"Dalam rangka melakukan restart perekonomian, pemulihan aktivitas UMKM adalah kunci suksesnya pemulihan ekonomi. UU Ciptaker memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan memberikan perizinan tunggal serta prioritas produk atau jasa koperasi dan UMKM minimal 40 persen dalam pengadaan barang serta jasa pemerintah," ujar Erick dalam seminar daring di Jakarta, Selasa (24/11).

Baca juga: LPDB tawarkan bantuan pembiayaan UMKM terdampak COVID-19 di Aceh

Menurut Erick, Kementerian BUMN melakukan hal yang sama dengan menerapkan sistem Pasar Digital (PaDi) UMKM. PaDi UMKM merupakan platform digital guna mempertemukan UMKM dengan BUMN.

"Diharapkan dengan bergabungnya UMKM dalam ekosistem ini, pelaku UMKM dapat memperluas jaringan UMKM secara daring atau online, meningkatkan transaksi penjualan, dan memiliki suatu pengalaman dalam memasuki dunia transaksi digital serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan dukungan modal kerja," katanya.

Di samping itu Erick juga menambahkan bahwa untuk melakukan restart perekonomian, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang ramah bagi investor domestik dan internasional.

"UU Ciptaker tetap menunjukkan keberpihakan kepada para pekerja sekaligus juga memberikan kemudahan kepada investor dalam membuka investasi baru," ujarnya.


Baca juga: Indef: Digitalisasi kunci pengembangan UMKM, sediakan internet murah

Baca juga: Dinas PMPTSP DKI petakan dampak pandemi bagi UMKM