Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu turun tangan dan bertindak tegas dalam kasus penahanan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji agar Polri tidak terdelegitimasi.

"Presiden perlu segera turun tangan agar institusi Polri jangan terdelegitimasi," kata Pramono Anung di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu.

Menurut Pramono, dalam kasus Susno Duadji harus ada prioritas untuk memberantas mafia peradilan. "Presiden SBY harus tegas," kata Pramono.

Menurutnya, Susno selama ini sudah minta perlindungan hukum baik ke satgas pemberantasan mafia hukum dan DPR.

"Penahanan Susno ini akan berdampak serius bagi penegakan hukum," katanya.

Pramono mengharapkan, Panja yang dibentuk Komisi III jangan hanya menyelidiki persoalan penahanan Susno tetapi juga harus menyelidiki soal mafia hukum.

Pramono menjelaskan bahwa sebelumnya Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa salah satu fokus pemerintah adalah pemberantasan mafia hukum. Karena itu, apa yang diungkapkan Susno soal berbagai mafia seperti kasus Gayus, mulai terkuat.

"Penahanan Susno ini berlebihan dan terburu-buru. Kalau lebih sabar sedikit, mungkin banyak kasus besar yang akan terbuka," katanya.

Pramono mengaku tidak membela Susno karena jika memang nantinya terbukti bersalah, akan diputuskan, tetapi berbagai temuan Susno harus ditindaklanjuti.

Pramono melihat Satgas Mafia Hukum harus melakukan pembelaan karena awalnya Susno membuka kasus di Satgas sehingga Satgas perlu bertanggungjawab.

"Saya melihat satgas terjebak dalam promosi `wira-wiri`," kata Pramono.

Pramono menjelaskan bahwa kasus Gayus maupun Syahril Johan terbuka atas informasi dari Susno, namun justru nama-nama tokoh utama yang disebut-sebut, malah tidak tersentuh.

J004/A041/AR09