Natuna (ANTARA) - Nelayan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, kembali menemukan kembali maraknya aktivitas kapal ikan asing (KIA) menangkap ikan di perairan Natuna bagian Timur.

Salah seorang nelayan Kelurahan Ranai Deden mengaku sempat mengabadikan aktivitas KIA tersebut menggunakan telepon genggam lalu diunggah ke media sosial facebook miliknya, Jumat (27/11).

"Ada enam KIA tengah menarik jaring dengan titik koordinat 4.14.493 N 109.47.879 E atau kurang lebih 79 mil dari bibir pantai Bunguran Timur. Saya yakin itu kapal asal negara Vietnam," kata Deden kepada ANTARA.

Tidak hanya Deden, rekan-rekan nelayan lainnya juga mendapati adanya aktivitas KIA Vietnam di bagian laut Natuna Utara pada, Kamis (26/11) malam.

Baca juga: Lantamal dan Guspurla akan dibangun di Natuna pada 2021

Baca juga: KKP usir dua kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna Utara

Kendati demikian, nelayan enggan melapor ke ketua nelayan atau aparat keamanan terkait KIA. Karena mereka meyakini petugas berwenang juga sudah mengetahui hal tersebut.

Menurut Deden, yang terpenting informasi dan bukti berupa video tersebut telah diunggah di media sosial.

"Belum melapor, hanya bisa dimasukkan ke facebook. Soalnya kita nelayan tak sekolah, tak terlalu pandai bicara," ujar Deden.

Secara terpisah, Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin menegaskan akan menindaklanjuti adanya aktivitas KIA di laut Natuan ke pemerintah pusat.

Dia memaklumi keresahan nelayan dengan maraknya KIA di laut Natuna. Sebab, nelayan lokal akan kesulitan menangkap ikan dikarenakan SDM dan alat tangkap yang digunakan masih tertinggal jauh dibanding nelayan asing

Bahtiar menilai saat ini pengawasan di perairan laut Natuna dan sekitarnya oleh aparat keamanan terkait sudah sangat baik. Walau memang masih ada nelayan asing yang didapati menjarah hasil perikanan daerah tersebut.

"Semua keluhan dan permasalahan yang dialami masyarakat dan nelayan di Natuna akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat," katanya menegaskan.

Baca juga: Menjaga komoditas perikanan Natuna untuk kepentingan bangsa