Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, mengatakan bahwa produk domestik bruto (PDB) berdasar harga berlaku pada 2010 minimal Rp6.300 triliun.

"Saya berani mengatakan, PDB paling rendah Rp6.300 triliun," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, PDB bisa Rp6.600 triliun pada 2010.

Ia mengatakan, dengan meningkatnya PDB, maka akan membuat rasio pajak atas PDB menurun, karena laju PDB yang kuat.

Sementara itu, BPS mencatat terjadi kenaikan PDB atas dasar harga berlaku pada trwiulan I 2010 ini menjadi Rp1.498,7 triliun.

Menurut catatan BPS, pada triwulan I-2009 PDB hanya mencapai Rp1.317,1 triliun, kemudian pada triwulan IV-2009 meningkat menjadi Rp1.450,8 triliun.

BPS juga mencatat, terjadi kenaikan PDB atas harga konstan 2000. Berdasarkan BPS, PDB atas harga konstan 2000 triwulan I 2009 adalah sebesar Rp528,1 triliun kemudian meningkat menjadi Rp547,5 triliun pada triwulan IV 2009 dan pada triwulan I 2010 meningkat lagi menjadi Rp558,1 triliun.

Menurut laporan BPS, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto terbesar dalam PDB berdasarkan harga berlaku triwulan I-2010 adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp380,9 triliun, kemudian sektor pertanian Rp239,4 triliun, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp208,0 triliun.

Sementara sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp168,1 triliun, sektor konstruksi sebesar Rp150,4 triliun, sektor jasa-jasa sebesar Rp139,2 triliun, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar Rp107,6 triliun dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp93,4 triliun, serta terakhir sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp11,7 triliun.

Pada perhitungan atas dasar harga konstan 2000, kesembilan sektor di atas memberikan nilaitambah bruto berturut-turut yaitu sektor industri pengolahan sebesar Rp143,7 triliun, sektorperdagangan, hotel dan restoran Rp95,9 triliun, sektor pertanian Rp76,0 triliun.

Sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan Rp54,3 triliun, sektor jasa-jasa Rp52,3 triliun, sektor pengangkutan dan komunikasi Rp50,7 triliun, sektor pertambangan dan penggalian Rp45,0 triliun, sektor konstruksi Rp35,9 triliun dan sektor listrik, gas dan air bersih Rp4,3 triliun.
(T.M041/B012/P003)