Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menjadi tokoh alternatif yang diperhitungkan sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 kalau citra sebagai orang terdzalimi dikemas dengan baik.

"Sri Mulyani akan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pada 2014 kalau citra sebagai orang terdizalimi, yang terpaksa pindah kerja ke luar negeri, bisa terus dikemas dengan baik," katanya pada diskusi "Pertarungan Kandidat Menkeu Pasca-Mundurnya Sri Mulyani, Neolib vs Kerakyatan" di Jakarta, Jumat.

Menurut Hendrawan, citra yang dibangun oleh kelompok pendukung Sri Mulyani melalui jejaring sosial selama ini adalah bahwa menteri keuangan itu sebagai pahlawan.

Selain terkenal dengan penerapan sistem remunerasi di jajaran Kementerian Keuangan, tambahnya, Sri Mulyani juga dicitrakan dikenal sebagai pendukung reformasi sistem keuangan.

Hanya saja citra sebagai pendukung kelompok neoliberal, menurut Hendrawan, juga tidak bisa dilepaskan dari citra atas menteri keuangan tersebut.

Hendrawan menjelaskan, persepsi publik bahwa Sri Mulyani tidak nasionalis juga sulit dihindarkan karena justru lari meninggalkan tugas negara dan memilih bekerja dengan Bank Dunia.

"Dengan demikian justru muncul citra Sri Mulyani adalah sebagai antek asing," kata Hendrawan..

Menurut Hendrawan, Bank Dunia tidak terbukti telah membantu Indonesia dalam mengurangi kemiskinan.

"Kebijakan Bank Dunia justru sering membuat kebijakan yang salah, dan membuat banyak negara berkembang terjebak utang. IMF dan Bank Dunia sudah gagal membawa dunia yang lebih adil dan manusiawi," kata Hendrawan.

Namun demikian, Hendrawan mengatakan, mundurnya Sri Mulyani setidak-tidaknya memberikan keuntungan dalam konstelasi politik. Keuntungan pertama adalah koalisi akan semakin solid karena Sri Mulyani selama ini sering dianggap menganggu koalisi karena berbagai kebijakannya, terutama soal pajak.

Sedangkan, menurut dia, keuntungan berikutnya adalah bahwa dengan mundurnya Sri Mulyani, maka hubungan antarlembaga negara terutama legilatif dan eksekutif akan semakin baik. Hal itu dimungkinkan karena penolakan sebagian anggota DPR atas kehadirannya di lembaga tersebut.
(T.J004/B013/P003)