Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah dalam rangka PEN sebesar Rp64,5 triliun per 20 November 2020 telah mencapai Rp254,37 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menyatakan total penyaluran kredit Rp254,37 triliun dilakukan oleh bank Himbara Rp218,36 triliun, BPD Rp30,12 triliun, dan bank syariah Rp5,89 triliun.

“BPD tidak hanya memberikan ke masyarakat tapi juga ke BPR. Jadi sudah ada 196 BPR yang menikmati dari penempatan dana dari BPD dengan nilai Rp1,07 triliun,” katanya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Andin menyatakan kredit Rp254,37 triliun tersebut disalurkan kepada debitur yang jumlahnya mencapai 3,74 juta debitur dengan rincian bank Himbara 3,55 juta debitur, BPD 146.592 debitur, dan bank syariah 44.320 debitur.

“Ini dengan waktu berbeda-beda. Himbara empat sampai lima bulan, BPD gelombang pertama dua bulan dan gelombang kedua satu bulan,” katanya.

Menurut dia, leverage penyaluran kredit penempatan dana ini telah mencapai 3,94 kali dengan segmen UMKM yang menjadi pangsa terbesar penyalurannya yaitu Rp161,7 triliun atau 67,5 persen dari total penyaluran kredit.

Sementara itu, Andin merinci total penempatan dana Rp64,5 triliun dilakukan pada bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sebesar Rp47,5 triliun, BPD Rp14 triliun dan bank syariah Rp3 triliun.

Untuk bank Himbara yang bertenor tiga bulan dengan jatuh tempo 13 Januari 2021 meliputi Bank Mandiri Rp15 triliun, BRI Rp15 triliun, BNI Rp7,5 triliun, BTN Rp10 triliun sehingga total Rp47,5 triliun.

Untuk BPD meliputi Bank BJB Rp2,5 triliun, Bank DKI Rp2 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Sulutgo Rp1 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, dan Bank BPD DIY Rp1 triliun.

Kemudian Bank BPD Bali Rp0,7 triliun, Bank Sulselbar Rp1 triliun, Bank Kalbar Rp0,5 triliun, Bank Sumut Rp1 triliun, Bank Jambi Rp0,3 triliun sehingga total Rp14 triliun.

Untuk bank syariah dengan total Rp14 triliun meliputi Bank Syariah Mandiri Rp1 triliun, BRI Syariah Rp1 triliun, dan BNI Syariah Rp1 triliun.

Ia menuturkan secara total alokasi dana PEN untuk UMKM adalah sebesar Rp66,99 triliun sehingga dengan outstanding penempatan dana yang sebesar Rp64,5 triliun maka sisa saldo tersedia adalah Rp2,49 triliun.

“Masih ada Rp2,49 triliun sisa alokasi pada kluster UMKM. Saat ini sedang di-review pengajuan dari beberapa BPD. Ada 11 yang nanti kita proses di minggu-minggu depan,” jelasnya.