Magelang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Jawa Tengah, melakukan terobosan baru dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan menggandeng para tukang parkir untuk mengenakan rompi bertuliskan "Ayo ke TPS Rabu 9 Desember 2020".

Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron di Magelang, Rabu, mengatakan sosialisasi pilkada selain melalui sejumlah baliho dan berbagai media, pihaknya juga membagikan rompi kepada tukang parkir dengan tulisan ajakan datang ke TPS pada 9 Desember 2020.

Melalui tulisan yang ada di rompi warna oranye tersebut untuk mengingatkan masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS saat pencoblosan nanti.

Baca juga: HNW: Menggunakan hak pilih adalah satu cara merawat warisan pejuang
Baca juga: Kemendagri optimis tiga indikator keberhasilan Pilkada 2020 tercapai

Dipilih tukang parkir untuk ikut menyosialisasikan pilkada serentak tersebut, karena mereka berada di tempat umum dengan harapan banyak orang yang melihat dan membaca tulisan di bagian punggung rompi itu.

"Saat mereka bertugas kita imbau untuk memakai rompi tersebut untuk mengingatkan masyarakat sebagai sarana sosialisasi pilkada 2020," katanya.

Ia menyebutkan ada 39 rompi yang dibagikan kepada tukang parkir hari ini dan langsung mereka pakai untuk bekerja.

Terkait persiapan pelaksanaan pilkada, ia menyampaikan hari ini sejumlah PPS dan PPK mengikuti uji coba rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2020.

"Simulasi ini bersifat nasional pesertanya seluruh KPU yang menyelenggarakan pilkada serentak. Di Kota Magelang simulasi ada 12 TPS terbagi dalam 3 kecamatan," katanya.

Ia menyampaikan dalam simulasi ini dipraktikkan penggunaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) sebagai perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara.

"Sirekap ini sebagai alat bantu, penghitungannya nanti tetap manual," katanya.

Baca juga: KPU Manggarai sudah menerima logistik Pilkada
Baca juga: Kemarin, pembahasan RUU Ketahanan Keluarga hingga politik uang pilkada