Pontianak (ANTARA) - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Netty Herawati, menyoroti potensi politik uang di Pilkada 2020 di tengah pandmi COVID-19 yang diprediksi bisa meningkat.

“Situasi dan kondisi saat ini sulit dampak pandemi COVID-19 yang menjadikan kegiatan masyarakat terhambat untuk beraktivitas . Aktivitas terhambat berdampak terhadap ekonomi. Itu dikaitkan dengan Pilkada saat ini menjadi potensi oleh pihak berkepentingan melalui politik uang untuk mendapatkan akses kekuasaan,” ujarnya di Pontianak, Selasa.

Ia menambahkan bahwa saat normal tanpa pandemi saja politik uang selalu hadir dalam pesta demokrasi. Hal itu sangat merusak demokrasi dan harus menjadi perhatian bersama sehingga praktek curang bisa ditekan dan bahwa ditiadakan.

Baca juga: Perludem: Sejumlah catatan untuk diantisipasi jelang Pilkada 2020

“Kembali, di tengah pandemi ini bisa saja dimanfaatkan oleh pasangan calon atau tim untuk memperoleh suara agar akses kekuasaan bisa dicapai,” katanya.

Peran dan tanggungjawab para pihak adalah kunci untuk memutus rantai demokrasi yang tidak sehat tersebut. Ia mendorong Bawaslu lebih masif melakukan pengawasan dengan melibatkan elemen masyarakat itu sendiri.

“Fenomena politik uang di tengah masyarakat adanya transaksi tersebut biasanya ada faktor unsur suka sama suka. Nah, ini yang menjadi perhatian dan kesadaran masyarakat jangan sampai karena sesaat pilihan bisa berupah karena amplop yang diberikan,” kata Netty.

Ia bahkan pernah melakukan wawancara hingga ke tingkat bawah memang masyarakat sebagian masih ada prakmatis dan memilih karena diberi uang tanpa harus memikirkan ke depannya seperti apa.

Baca juga: Bawaslu ajak kalangan ibu rumah tangga cegah politik uang

“Kembali, masyarakat tidak mungkin melaporkan karena faktor suka sama suka. Kondisi ini membuat kita riskan sekali karena mendapatkan pemimpin tidak berkualitas dampak politik uang,” katanya.

Secara umum ia menilai Indonesia secara umum belum begitu siap berdemokrasi karena unsur- unsur penting sebagian masih belum terpenuhi yakni kesejahteraan masyarakat, pendidikan politik dan aspek moral.

“Mari bersama kita mulai sadar dan memikirkan agar demokrasi ini tidak dikotori oleh politik uang,” kata Netty.

Pada tahun ini ada tujuh kabupaten di Kalbar melaksanakan pilkada di antaranya, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Ketapang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu.

Baca juga: Badan Pengawas Pemilu: Politik uang racun dalam berdemokrasi