Jakarta (ANTARA News) - Calon Menteri Keuangan dinilai harus merupakan figur yang memiliki kapasitas lebih tinggi, atau minimal sama dengan Sri Mulyani Indrawati yang segera menjabat Managing Director World Bank (Bank Dunia).

"Pekerjaan Menteri Keuangan tidak hanya masalah otoritas fiskal dan moneter dalam negeri tetapi skala yang lebih luas yaitu perekonomian global," kata ekonom dari UGM, Sri Adiningsih ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Menurut Adiningsih, dibutuhkan Menteri Keuangan yang handal dan dikenal di kalangan internasional.

"Indonesia sudah menjadi anggota G-20, dan makin banyak terlibat dalam kancah kerjasama internasional, sehingga dibutuhkan seorang menteri yang dapat meyakinkan lembaga-lembaga dunia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani diberitakan akan menjabat sebagai orang kedua di World Bank.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun memberikan restu pengunduran Sri Mulyani dari jabatannya.

Menurut Adiningsih, keputusan Sri Mulyani untuk berkantor di World Bank patut dihargai, meskipun harus diakui bahwa Kabinet Indonesia Bersatu kehilangan sosok terbaik tim ekonominya.

"Tetapi dari sisi positifnya, dengan adanya Sri Mulyani setidaknya kebijakan-kebijakan World Bank bisa lebih menguntungkan Indonesia," kata Adiningsih.

Untuk itu diutarakannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus secepatnya mencari pengganti Sri Mulyani.

"Tidak boleh lowong, karena tugas Menteri Keuangan sangat menentukan jalannya perekonomian," tegasnya.

Ia mengakui, stabilitas perekonomian Indonesia secara umum pada 2005-2008 belakangan ini cukup bagus, di tengah adanya goncangan ekonomi global.

Namun dalam 10 tahun terakhir masih gagal meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi, dan tidak mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

Karena itu, ia menilai masih terbuka ruang untuk meningkatkan pertumbuhan, dengan catatan berbagai kebijakan publik dan politik tidak justru menjadi penghambat perekonomian.

"Benturan kepentingan selalu ada, sehingga perlu pilihan prioritas dalam menjalankan kebijakan fiskal dan moneter," katanya.

Ia mencontohkan, reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sudah mulai berjalan, tercermin dari pemberantasan korupsi di perpajakan dan bea cukai.

Praktik-praktik penjarahan uang negara menurut Adiningsih, terbukti dari kasus Gayus Tambunan.

"Namun ibarat puncak gunung es, kasus Gayus hanya yang terlihat di bagian atas saja, sehingga perlu sosok yang mampu mendorong upaya lebih keras untuk memberantasnya," katanya. (R017/B012)