Mataram (ANTARA News) - Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Patompo Adnan mengatakan, kalau Ujian Nasional mau dihapus maka yang melakukan demo atau yang menolak harus mengerahkan massa lebih besar lagi.

"Kalau jumlah pendemo lebih besar untuk menolak UN, kemungkunan besar pemerintah akan mempertimbangkan UN digelar lagi," katanya ketika menerima sejumlah kelompok pendemo yang menuntut UN dihapuskan di Mataram, Senin.

Patompo yang komisinya antara lain membidangi pendidikan juga menyatakan prihatin terhadap belasan ribu siswa SMA/SMK di daerah ini yang tidak lulus UN tahun 2010.

Pemerintah harus mencari apa penyebab angka kelulusan tahun 2010 lebih kecil dibandingkan tahun 2009 dan pihaknya telah memanggil Kepala Dikpora NTB untuk meminta keterangan seputar UN.

Dikatakan, bagi siswa yang tidak lulus UN diberikan kesempatan untuk mengulang, namun tidak ada jaminan apakah semua siswa yang tidak lulus akan lulus UN.

"Untuk meningkatkan mutu belajar dan mengajar terutama bagi siswa miskin, telah dialokasikan sebesar Rp240 miliar tahun 2010 dan disebar ke sepuluh kabupaten kota se NTB," katanya.

Koordinator Lapangan, Selamet Subroto dalam orasinya menyatakan prihatin terhadap sekitar 14.000 orang para siswa di NTB yang tidak lulus pada UN 2010, dan ini menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB (Dikpora).

Pada kesempatan itu, para mahasiswa juga memprotes Dikpora yang melakukan pesta pora dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional tanpa menghiraukan penderitaan ribuan siswa yang tidak lulus UN.

Sementara Korlap kelompok dari Gerakan Mahasiswa Cinta Pendidikan, M. Azriansyah menyampaikan pernyataan sikap yang menolak segala kebijakan pendidikan yang berujung pada komersialisasi dan privatisasi pendidikan.

Menuntut pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen bagi pendidikan di luar gaji serta tunjangan guru berbasis berbasis reformasi birokrasi serta menolak UN.

"UN sering kali menjadi momok yang menakutkan bagi siswa Indonesia sehingga memupuskan aharapan anak bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi," katanya. (B004/K004)