Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mendukung pelibatan aktif TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Jumat, menyampaikan hal itu usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa. Bamsoet didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier.

Dia mengatakan berbagai negara, seperti halnya di Amerika Serikat, militer juga dikerahkan dalam proses vaksinasi. Mengingat, pelaksanaannya melibatkan orang banyak, serentak, dan berkelanjutan.

Baca juga: MPR: Pemerintah harus gencar sosialisasikan urgensi vaksin COVID-19
Kementerian Kesehatan, lanjut dia, menargetkan gelombang pertama vaksinasi pada November-Desember 2020 ini akan diberikan kepada sekitar 9,1 juta warga.

Antara lain untuk 3,5 juta jiwa garda terdepan (petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum) dan 5,6 juta jiwa tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan,desa,RT/RW).

"Besarnya jumlah warga yang harus mendapatkan vaksin tak mungkin bisa dikerjakan hanya oleh tenaga medis saja, melainkan butuh dukungan TNI-Polri," kata Bamsoet

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan pelibatan TNI-Polri juga diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama vaksinasi. Karena jumlah vaksin terbatas, sedangkan keinginan masyarakat mendapatkan vaksin sangat besar.

Baca juga: Bamsoet: Vaksinasi mandiri COVID-19 harus terjangkau masyarakat
Sehingga, menurut dia, tak menutup kemungkinan ada provokator yang menyulut kerusuhan agar vaksinasi tidak berjalan lancar.

"Kita percaya rakyat Indonesia bisa tertib. Namun tak ada salahnya kita juga mempersiapkan hal terburuk, sebagai bentuk antisipasi. Jika ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses vaksinasi, bisa langsung berhadapan dengan TNI-Polri," ucap Bamsoet.

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) 2020-2024 dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas vaksin COVID-19.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah dilibatkan untuk mengecek berbagai vaksin COVID-19 yang didatangkan dari China (Sinovac), Uni Emirat Arab (Sinopharm) maupun Korea Selatan (GX19).

Begitupun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilibatkan untuk memastikan kehalalan dari vaksin tersebut.

Baca juga: MPR: Vaksinasi bukan satu-satunya jawaban pulihkan ekonomi
"Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 pada gelombang pertama, tidak perlu khawatir. Karena proses vaksinasi akan terus berlanjut pada tahun 2021," katanya.

Dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia, ditargetkan vaksinasi bisa menyasar 160 juta penduduk.

"Sambil menunggu mendapatkan vaksin, tetap tak boleh gegabah. Harus mengedepankan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan COVID-19," kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menegaskan dukungannya atas pengembangan obat COVID-19 yang dilakukan Unair, TNI AD, dan BIN yang menggunakan tiga kombinasi obat yakni Lopinavir/Ritonavir dan Azithromycin. Selain itu Lopinavir/Ritonavir dan Doxycycline serta Hydrochloroquine dan Azithromyci.

Baca juga: MPR: Perlu komunikasi tepat hindari keraguan terhadap vaksin COVID-19
Obat tersebut diujikan kepada 1.308 pasien di Secapa AD, Jawa Barat. BIN menyebut sebanyak 85 persen pasien positif COVID-19 telah sembuh.