Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak mempermasalahkan rencana pemeriksaan kedua terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menkeu itu central dalam membahas APBN, kedudukannya sangat penting," katanya di sela-sela kunjungan kerja di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Sebelumnya, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dikantornya masing-masing terkait kasus Bank Century pada Kamis (29/4).

Rencananya KPK akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap Sri Mulyani pada Selasa (4/5) mendatang, karena pada pemeriksaan sebelumnya menkeu dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk rapat kabinet.

Terkait pemeriksaan wapres dikantornya oleh KPK, ia menyatakan wapres itu merupakan lambang negara dimana dipilih langsung oleh rakyat.

Ia menambahkan meski saat itu --kasus Century-- Boediono masih menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia (BI). "Tapi sekarang kan Pak Boediono sebagai Wapres," katanya.

Karena itu, wapres memiliki hak protokoler seperti pemeriksaan yang telah dilakukan KPK.

Di bagian lain, ia menegaskan presiden tidak pernah melakukan intervensi terkait pemeriksaan tersebut.

"Presiden tidak pernah intervensi dalam bentuk apapun bahkan mendorong kasus Century untuk diproses," katanya.

(T.R021/S026)