Sorong (ANTARA) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua dan Papua Barat sepakat untuk mengusung dan mendukung Suharso Monoarfa yang saat ini menjabat sebagai Menteri PPN/Bappenas sebagai ketua umum pada pelaksanaan muktamar di Makassar, 18-22 Desember 2020.

Ketua DPW PPP Papua Barat, H. Saharuddin di Sorong, Selasa, mengatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat telah rapat koordinasi yang di pusatkan di kota Sorong pada 15 November 2020 untuk membangun rekonsiliasi memperbaiki konstruksi partai agar lebih kuat dan lebih mengedepankan kualitas kader untuk membangun bangsa dan negeri ini.

Dia mengatakan bahwa rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh DPC dan DPW Provinsi Papua dan Papua Barat juga membahas pelaksanaan muktamar di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadwalkan pada 18-22 Desember mendatang.

Baca juga: Gus Yasin siap maju pemilihan Ketua Umum PPP

"Dalam rapat koordinasi tersebut seluruh DPC dan DPW PPP Papua dan Papua Barat telah sepakat untuk mengusung dan mendukung bapak Suharso Monoarfa yang saat ini menjabat sebagai Menteri PPN/Bappenas sebagai ketua umum PPP," ujarnya.

Menurut dia, PPP Papua dan Papua Barat berharap dengan kepemimpinan bapak Suharso Monoarfa dapat menyatukan persepsi semua kader untuk mewujudkan tentang visi misi partai untuk membangun bangsa dan negara.

"Saya berharap pula agar dengan rapat koordinasi di kota Sorong tersebut bukan hanya sekedar untuk pertemuan kepada seluruh kader-kader atau bukan hanya sekedar memberikan pandangan serta pendapat tetapi tentu saja agenda ini adalah agenda yang menyatukan persepsi tentang visi misi partai untuk membangun bangsa dan negara," tambah dia.

Pengurus Pusat PPP Erfan Maksum yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa bapak Suharso Monoarfa juga ketua harian percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat dan sangat peduli dengan pembangunan di tanah Papua.

"Jika kader PPP di Papua dan Papua Barat mendukung beliau sebagai ketua umum wajar karena yang bersangkutan peduli pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan," ungkapnya.


Baca juga: Nizar Dahlan tambahkan barang bukti ke KPK dugaan gratifikasi Suharso
Baca juga: PPP Jateng usul posisi wakil ketua umum DPP dihapus