Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan harus ada alternatif bahan bakar minyak (BBM) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah atau bersubsidi jika jenis premium ditiadakan.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Jakarta, Senin, memberikan pandangan terkait rencana penghapusan BBM berjenis premium. Menurutnya, rencana tersebut memang diperlukan untuk mendukung lingkungan hidup, namun harus ada alternatif.

Berdasarkan informasi dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK pada 13 November 2020 menyebutkan bahwa BBM berjenis premium akan ditiadakan pada 1 Januari 2021. Langkah ini diambil untuk menekan angka konsumsi BBM dengan nomor oktan 88 tersebut.

Menurut Syarief Hasan berbagai kebijakan pemerintah ke depan memang sebaiknya menunjukkan keberpihakan kepada pro-lingkungan

"Bumi yang kita tempati memang harus dijaga bersama lewat kebijakan-kebijakan pro-lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan 'sustainable development goals' yang dirumuskan antara lain oleh Pak SBY, David Cameron dan PM Nigeria dan dicanangkan oleh PBB ke seluruh negara-negara di dunia," ucap Syarief Hasan.

Baca juga: Pertamina akan hapus Premium dan Pertalite? Ini penjelasannya

Baca juga: Polisi ungkap kasus dugaan premium illegal dari kecelakaan truk
Akan tetapi, Syarief Hasan menilai kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dan matang sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Kalau kita melihat lebih luas, hampir 55 persen masyarakat menggunakan premium, sebab premium adalah BBM yang paling mudah karena bersubsidi dibandingkan dengan jenis lain," kata Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berharap penghapusan BBM jenis Premium diikuti dengan hadirnya alternatif BBM yang pro-lingkungan dan murah atau bersubsidi.

"Pemerintah harus bisa memberikan subsidi BBM dengan oktan yang tinggi kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar beralih dari premium," ucap-nya.

Ia menilai subsidi BBM sangat penting agar rakyat kecil dapat menjangkau BBM dengan harga yang murah. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan kendaraan bermotor dan alat produksi membutuhkan BBM yang dapat diakses dengan mudah dan murah.

"Pemerintah harus mampu menyediakan BBM bersubsidi, khususnya bagi masyarakat kurang dan tidak mampu apalagi dimasa pandemik COVID-19 akan semakin sulit ditambah sektor produksi anjlok hingga 70 persen sehingga keberpihakan Pemerintah lewat penyediaan BBM murah/bersubsidi sangat dibutuhkan hari ini," tutur dia.

Ia pun terus mendorong agar Pemerintah dapat menghadirkan alternatif energi terbarukan yang dapat dinikmati semua kalangan. Memang menurut dia sudah saatnya kita beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.

"Namum, ketersediaan-nya harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses energi terbarukan tersebut," ujarnya.

Baca juga: Pertamina bangun 15 titik BBM satu harga di wilayah 3T

Baca juga: Dinilai berkualitas rendah, Premium harusnya dilarang di Jakarta