Adhi Karya kantongi kontrak baru Rp7,5 triliun pada Oktober
16 November 2020 12:43 WIB
Ilustrasi: Seorang pekerja melintas di dalam kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) saat akan melaksanakan uji coba lintasan LRT Jabodebek TMII-Cibubur di Stasiun LRT TMII, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Menurut Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi Mukhson, moda transportasi massal itu ditargetkan beroperasi penuh sekitar bulan Juni 2022 dikarenakan masih terganjal pada dua titik pembebasan lahan yakni di kawasan Dukuh Atas dan Bekasi yang diperuntukkan sebagai depo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Jakarta (ANTARA) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp7,5 triliun (di luar pajak) pada Oktober 2020, naik 20,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp6,2 triliun (di luar pajak).
"Sehingga nilai total order book sebesar Rp38,0 triliun (di luar pajak)," kata Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Parwanto menjelaskan realisasi perolehan kontrak baru yang diraih BUMN konstruksi itu pada Oktober 2020 terdiri dari pembangunan Jalan Malinau-Semamu di Kalimantan Utara (Rp193,2 miliar), pembangunan Jalan Bypass Bandara Lombok-Mandalika Fase 2 (Rp160,9 miliar) dan pengaman Sungai Beringin di Jawa Tengah (Rp147,6 miliar).
Baca juga: Adhi Karya sambungkan jembatan bentang panjang terakhir LRT Jabodebek
Selanjutnya Pos Lintas Batas Negara Daerah Natuna di Kepulauan Riau (Rp121,1 miliar), Bendungan Leuwi Keris di Jawa Barat (Rp111,0 miliar), dan sisanya didominasi oleh proyek bendungan (Rp164,1 miliar), serta proyek lainnya yang terdiri dari proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pasar, rumah sakit, properti, dan lain-lain (Rp389,5 miliar).
Ada pun kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru Oktober 2020, meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Baca juga: Adhi Karya catat progres LRT Jabodebek capai 77 persen
Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung sebesar 36 persen, MRT sebesar 19 persen, jalan dan jembatan sebesar 22 persen, serta proyek Infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek perancangan, pengadaan dan konstruksi (EPC) sebesar 23 persen.
Sementara itu berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru yang didapat emiten berkode saham ADHI dari pemerintah sebesar 77 persen, BUMN sebesar 17 persen, sementara swasta/lainnya sebesar 6 persen.
Baca juga: Adhi Karya bukukan kontrak baru Rp4,7 triliun hingga Agustus 2020
"Sehingga nilai total order book sebesar Rp38,0 triliun (di luar pajak)," kata Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Parwanto menjelaskan realisasi perolehan kontrak baru yang diraih BUMN konstruksi itu pada Oktober 2020 terdiri dari pembangunan Jalan Malinau-Semamu di Kalimantan Utara (Rp193,2 miliar), pembangunan Jalan Bypass Bandara Lombok-Mandalika Fase 2 (Rp160,9 miliar) dan pengaman Sungai Beringin di Jawa Tengah (Rp147,6 miliar).
Baca juga: Adhi Karya sambungkan jembatan bentang panjang terakhir LRT Jabodebek
Selanjutnya Pos Lintas Batas Negara Daerah Natuna di Kepulauan Riau (Rp121,1 miliar), Bendungan Leuwi Keris di Jawa Barat (Rp111,0 miliar), dan sisanya didominasi oleh proyek bendungan (Rp164,1 miliar), serta proyek lainnya yang terdiri dari proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pasar, rumah sakit, properti, dan lain-lain (Rp389,5 miliar).
Ada pun kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru Oktober 2020, meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Baca juga: Adhi Karya catat progres LRT Jabodebek capai 77 persen
Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung sebesar 36 persen, MRT sebesar 19 persen, jalan dan jembatan sebesar 22 persen, serta proyek Infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek perancangan, pengadaan dan konstruksi (EPC) sebesar 23 persen.
Sementara itu berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru yang didapat emiten berkode saham ADHI dari pemerintah sebesar 77 persen, BUMN sebesar 17 persen, sementara swasta/lainnya sebesar 6 persen.
Baca juga: Adhi Karya bukukan kontrak baru Rp4,7 triliun hingga Agustus 2020
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
Tags: