Jakarta (ANTARA) - Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan instansinya hingga saat ini sudah menerima 22 izin lokasi resepsi nikah di dalam ruangan (indoor).

"Izinya itu  untuk gedung pertemuan dan hotel," kata Bambang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Baca juga: Langgar prokes, Rizieq Shihab didenda Rp50 juta

Bambang menyebutkan bahwa saat ini sudah ada dua hotel yang telah dievaluasi dan pada Senin ini disiapkan surat keputusannya dengan tandatangan Dinas Parekraf.

"Ada dua yang sudah di-review dan sudah disiapkan surat keputusan kepala Disparekraf yakni JW Marriot dan Ritz Carlton. Keduanya tinggal menunggu SK, mungkin besok baru keluar SK nya," ucap dia.

Untuk gedung pertemuan, lanjut Bambang, belum ada yang dinyatakan memegang izin menggelar resepsi pernikahan dan pada Senin ini baru akan dilakukan evaluasi lapangan.

Baca juga: Pemerintah dinilai abai lindungi masyarakat saat pandemi

Bambang mengakui saat ini, proses perizinan berjalan lebih lama dari biasanya yang paling lama membutuhkan tiga hingga empat hari dengan tahapan pengajuan berkas; evaluasi berkas; evaluasi lapangan dengan peninjauan paparan; serta pengeluaran SK.

"Kalau normal itu tiga hari selesai. Ini saat ini lama dikarenakan banyak yang daftar jadi pada antre. Saat ini jadwal untuk pekan ini sampai pekan depan sudah full," ujarnya.

Selain karena banyaknya pengajuan, akibat sumber daya yang ada juga tidak banyak, maka pihak Disparekraf DKI dengan SKPD lain dalam Satgas COVID-19 juga tidak bisa maksimal melakukan evaluasi lapangan dalam jumlah banyak.

"Paling banyak mungkin dua, kalau lokasinya berdekatan misalnya ada empat gedung kita bisa satu harikan, lalu jika satu manajemen tinggal ambil satu sampel saja semisal manajemen A punya lima gedung ya sudah satu saja tidak semua dievaluasi," kata Bambang.

Baca juga: Wali Kota Jakpus imbau Rizieq Shihab jaga protokol kesehatan

Pernikahan sendiri saat ini diperbolehkan oleh Pemprov DKI Jakarta di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi pada 9 hingga 22 November 2020 dengan berbagai syarat.

Syarat-syarat tersebut antara lain kapasitas maksimal 25 persen dari gedung dengan pengelola gedung diminta mengajukan proposal terkait protokol kesehatan pada Disparekraf DKI; pemenuhan protokol kesehatan yang ditentukan seperti penyediaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, pengecekan suhu, pengisian buku tamu, dan pengaturan jarak.

Bagi para pelanggar ketentuan, pemprov sudah mengatur sanksi-sanksi dengan hukuman yang bervariasi sesuai dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dibuat sesuai dalam Pergub 51 Tahun 2020.