Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siraj, menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah terkait susunan kepengurusan PBNU periode 2010-2015.

"Tidak ada intervensi," kata Said Aqil usai bersama Rais Aam PBNU, KH Sahal Mahfudh, dan Sekretaris Jenderal PBNU, Iqbal Sulam, mengumumkan susunan PBNU di Jakarta, Senin.

Kecurigaan adanya intervensi dikemukakan sejumlah kalangan terkait masuknya Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), As`ad Said Ali, sebagai wakil ketua umum bersama Slamet Effendy Yusuf dalam susunan PBNU hasil rumusan tim formatur.

Dalam pengumuman resmi susunan PBNU, mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bahwa wakil ketua umum hanya dijabat satu orang, maka As`ad dipertahankan, sementara Slamet digeser menjadi salah satu ketua.

Demikian juga dengan jabatan wakil rais aam yang sebelumnya dua orang, yakni KH Musthofa Bisri (Gus Mus) dan KH Hasyim Muzadi dalam susunan resmi tinggal Gus Mus, sementara Hasyim, mantan ketua umum selama dua periode, duduk di jajaran rais syuriah.

Said Aqil menegaskan, masuknya As`ad sama sekali bukan titipan penguasa, namun karena PBNU membutuhkan kemampuan dan jaringan luas yang dimilikinya.

"Kami membutuhkan beliau, pengalamannya luas, hubungan internasionalnya baik. Jadi kapabilitas beliau yang kami harapkan," katanya.

Dikatakannya, As`ad orang asli NU, bukan orang lain. Lagipula, masa tugas As`ad di BIN akan berakhir pada Mei mendatang.
(T.S024/S023/P003)