Yogyakarta (ANTARA News) - Pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito MSi menilai tindak kekerasan sehingga terjadi bentrokan antara warga dan aparat di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/4), akibat kekeliruan dalam pendekatan terhadap masyarakat.

"Bentrokan itu merupakan akumulasi dari dampak penerapan pendekatan keamanan yang lebih dominan dalam kebijakan pembangunan," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, pola seperti itu semestinya tidak dipakai, dan lebih mengedepankan pendekatan melalui diplomasi. "Selama ini banyak penggusuran yang menimbulkan perlawanan akibat kekeliruan dalam pendekatan," katanya.

Ia mengatakan eksekusi hanya bagian kecil dari pendekatan tersebut, sehingga yang lebih utama adalah diplomasi dengan masyarakat, baik itu menyangkut kebijakan yang berpihak kepada mereka, dan tata ruang, maupun diplomasi melalui tokoh agama serta tokoh masyarakat.

"Sekarang sudah saatnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polri mengkaji ulang praktik penegakan hukum dengan cara seperti itu," katanya.

Sebab, kata dia, apabila dalam penegakan hukum aparat keliru dalam melangkah, akan menyulut kemarahan masyarakat.

Sedangkan dari pihak masyarakat, menurut Arie saat ini sedang mengalami frustasi, sehingga sangat berpotensi terprovokasi.

"Bentrok seperti di Tanjung Priok bisa terjadi di mana pun apabila tidak ada koreksi dan perbaikan dari kedua pihak," katanya.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi akhir dari pendekatan keamanan yang dilakukan aparat, karena jika masih dilakukan cara seperti itu, kemungkinan akan kembali jatuh korban di kalangan masyarakat, Satpol PP, Polri maupun pihak lain.

Menurut dia, masyarakat saat ini mudah marah, karena ada gejala ruang dialog mereka semakin sempit.

Arie menilai adanya pengelompokan dan degradasi sosial di kota besar seperti di Jakarta, rentan terjadi konflik dan tindak kekerasan, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

(U.V001/M008/R009)