Banda Aceh (ANTARA News) - Menkokesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk keberlanjutan sistem peringatan dini tsunami.

"Rp400 miliar yang akan dialokasikan dalam tiga tahun anggaran dari APBN dan APBNP untuk keberlanjutan peringatan dini tsunami di Indonesia," kata Menkokesra Agung Laksono, di Banda Aceh, Rabu, usai pertemuan Kelompok Koordinasi Antarpemerintah/Sistem Peringatan Tsunami Samudera Hindia (ICG/IOTWS).

Menkokesra menjelaskan, untuk tahun ini anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp125 miliar.

"Sebelumnya kita banyak dibantu oleh negara-negara donor namun donor tersebut akan berakhir pada tahun ini sehingga pemerintah akan menganggarkannya dalam APBN dan APBNP," katanya.

Dari total Rp400 miliar tersebut salah satunya untuk pemeliharaan alat-alat pada sistem peringatan dini.

Pasalnya alat-alat untuk sistem peringatan dini terus bekerja 1x24 jam sehari, dalam satu bulan, sepanjang tahun sehingga tidak pernah mati dan perlu perawatan intensif.

Kedua untuk pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan.

Sistem itu dikembangkan untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai lokasi gempa, besar kekuatannya dan lain sebagainya.

Yang terakhir, alokasi anggaran diperuntukkan bagi perapatan jaringan sirine.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Sri Woro B Harijono mengatakan, Indonesia masih membutuhkan banyak sirine.
"Jumlah yang ada pada saat ini di seluruh Indonesia sekitar 22 unit," katanya.(W004/S018)