Kendari (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (OJK Sultra) memanfaatkan perkembangan teknologi untuk tetap memberikan edukasi soal keuangan kepada masyarakat khususnya anak muda melalui program Kelas Duta Inklusi dan Literasi Keuangan (Dilan Class).

Pemanfaatan teknologi dalam memberikan edukasi soal literi keuangan kepada anak muda dilakukan OJK untuk menghindari tatap muka dan mencegah penyeberan Coronavirus disease atau COVID-19.

Kelas Duta Inklusi dan Literasi Keuangan Dilan Class sebagai perwujudan penerapan pengembangan kurikulum literi keuangan memiliki manfaat utama bagi peserta didik, yaitu perilaku, pengetahuan, pengalaman, dan partner (networking).

Dilan Class mempertemukan peserta didik dengan para expert dari industri termasuk OJK sebagai pengajar/narasumber melalui aplikasi zoom.

Program tersebut dilakukan untuk mendorong para pemimpin cabang industri jasa keuangan berkontribusi bagi peningkatan produktivitas anak-anak muda Sultra melalui literasi dan inklusi keuangan meskipun di tengah pandemi COVID-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengedukasi ratusan pemuda dari berbagai lembaga organisasi tentang cara pengelolaan keuangan secara pribadi melalui program Kelas Duta Inklusi dan Literasi Keuangan (Dilan Class) secara virtual.

Program Dilan Class tersebut menghadirkan co-founder gerakan Sabang-Merauke, Ayu Kartika Dewi dan merupakan salah satu staf khusus Presiden RI dari kalangan milenial.

Kata Ayu, terkait pengelolaan keuangan, prinsip mindfulness dapat digunakan saat memilih atau memilah dalam berbagai aktivitas keuangan, misalnya dalam berbelanja, harus mempertimbangkan apakah barang yang hendak dibeli sangat dibutuhkan atau tidak.

"Menggunakan kesadaran penuh sebelum membuat keputusan (jeda), misalnya dengan mempertanyakan apakah kita butuh beli barang tersebut, apakah kita sudah punya produk/barang yang sama sebagai bahan pertimbangan, dan sebagainya," kata Ayu.

Sementara itu, Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution mengatakan melalui program Dilan Class yang dilaksanakan pihaknya, ia berharap dapat memberikan pengetahun dan pemahaman kepada para peserta khususnya terkait literasi pengelolaan keuangan secara pribadi.

"OJK Sultra terus berupaya menyelenggarakan Dilan Class untuk memberikan manfaat khususnya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui literasi keuangan atau hal-hal lain yang bermanfaat demi kemajuan Indonesia, khususnya di Bumi Anoa," katanya.

Dilas Class tersebut diikuti sebanyak 140 peserta di antaranya para pengajar mahasiswa dari lintas perguruan tinggi, Madrasah Aliyah, SMA, Pesantren, Generasi Baru Indonesia (GenBI) di bawah binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, KLC, Gerakan Kendari Mengajar (GKM).

Selanjutnya, guru sekolah minggu di beberapa gereja, pendakwah di beberapa masjid, hingga berbagai komunitas pemuda berbasis agama di Sulawesi Tenggara seperti dari HMI, Perkantas, GMKI, Ikatan Mahasiswa Hindu (KMHDI), Pemuda NU, Pemuda Muhammadiyah, dan sebagainya di Sulawesi Tenggara.

Keuangan syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah melalui program Dilan Class yang juga dilaksanakan secara virtual.

Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution, mengatakan berdasarkan data Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) ketiga tahun 2019 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen.

Dikatakannya, angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016, yaitu indeks literasi keuangan 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen.

"Dengan demikian dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39 persen. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah gap antara indeks inklusi dan literasi keuangan mencapai 38,16 persen," kata Fredly di Kendari, Sabtu.

Artinya, kata dia, hampir 40 persen pengguna produk industri jasa keuangan tidak paham atau belum memiliki pemahaman yang baik terhadap produk atau layanan yang digunakan. Selain itu, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,10 persen dengan indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,93 persen.

"Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah belum optimal, padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dunia," tutur Fredly.

Kata Fredly, berdasarkan data BPS, khusus untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan jumlah penduduk beragama muslim Sulawesi Tenggara mencapai 95,12 peresen. Kemudian, berdasarkan riset dari State of the Global Islamic Economy Report tahun 2019, industri halal masih menyimpan potensi besar yaitu sebesar 2,2 triliun dolar AS.

"Potensi industri halal ini terdiri dari halal food, fesyen, media, tourism, pharmacy, cosmetics, dan umrah. Industri ini akan tumbuh pesat jikalau dukungan pemerintah, regulator serta stakeholder untuk mengembangkan industri keuangan syariah baik melalui literasi dan inklusi keuangan di dalamnya," jelasnya.

Menurut dia, pengguna produk/layanan keuangan syariah bukan hanya penduduk beragama muslim, akan tetapi dapat menjangkau dan bermanfaat bagi semua kalangan. Ia memberi contoh saat ini London (Inggris) menjadi adalah satu pusat keuangan syariah dunia, sehingga ia berharap kelak Indonesia menjadi pusat keuangan syariah.

"OJK Sultra akan terus berupaya menyelenggarakan Dilan Class untuk memberikan manfaat khususnya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui literasi keuangan di Bumi Anoa demi kemajuan daerah dan Indonesia tercinta," kata Fredly.

Adapun poin-poin penting yang disampaikan Stafsus Presiden RI, Aminuddin Ma'ruf yakni pertama pemahaman peran dan potensi keuangan syariah bagi perekonomian Indonesia. Kedu peran dan peluang anak-anak muda/santri dalam membangun keuangan syariah di Indonesia melalui milenial yang produktif dan teknologi digital.

Ketiga, peran pesantren bukan hanya sebagai pusat edukasi tetapi juga pusat ekonomi syariah. Keempat stategi utama perkembangan ekonomi syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro kecil menengah, dan penguatan ekonomi digital, dan kelima yaitu empat target penguatan ekonomi syariah Indonesia melalui perbankan syariah, pasar modal syariah, jaminan sosial, serta zakat dan wakaf.

Kegiatan Dilan Class yang dibuka langsung oleh Kepala OJK Sultra, Mohammad Fredly Nasution, itu dihadiri kurang lebih 250 peserta dengan pendaftar mencapai 500 orang.

Peserta pada kegiatan Dilan Class kali ini cukup beragam, selain mengundang para mahasiswa dari lintas perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, seperti Kendari, Baubau, Kolaka, dan lainnya, Dilan Class kali ini juga melibatkan beberapa pesantren, dan komunitas pemuda berbasis agama di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini berkolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Sulawesi Tenggara (TPAKD Sultra), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) perwakilan Sulawesi Tenggara, dan program budaya kerja OJK, OJK Cerdas.

Edukasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar Kelas Duta Inklusi dan Litarasi Keuangan (Dilan Class) pada Minggu (18/10) dengan tema “Memahami Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR)” dengan narasumber utama yaitu Rektor Tanri Abeng University, Tanri Abeng.

Tanri Abeng yang merupakan penggagas BUMR berpendapat bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi harus dikelola secara terpadu melalui BUMR guna memperkuat dan mengoptimalkan peran UMKM dan koperasi dalam menopang perekonomian Indonesia.

Dijelaskan, BUMR merupakan lembaga ekonomi rakyat untuk pemerataan pertumbuhan yang berkeadilan menuju stabilitas sosial berkelanjutan (sustainable).

"Tiga kata kunci dalam BUMR meliputi pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional. Dalam aspek manajemen, BUMR adalah korporatisasi koperasi dan UMKM yang berskala efisien, terstuktur, tersistem dengan manajemen profesional," kata Tanri Abeng.

Secara garis besar, kata dia, ada empat manfaat yang diharapkan dalam pembentukan BUMR. Pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan usaha. Kedua, peningkatan nilai, akses dan daya saing usaha rakyat baik terkait peningkatan harga jual, peningkatan kualitas produk, dan peluang kemudahan inklusi keuangan melalui pendanaan/kredit.

Ketiga, peningkatan tata kelola usaha rakyat baik dari sisi manajemen hingga peningkatan literasi keuangan secara terstruktur. Terakhir, penciptaan lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi arus urbanisasi.

“Jika BUMR dioptimalkan, maka nilai rupiah juga akan membaik karena impor bisa dikurangi dan ekspor semakin ditingkatkan. Selain itu, urbanisasi yang menjadi masalah di kota-kota besar Indonesia juga dapat ditekan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala OJK Sultra, Mohammad Fredly Nasution mengapresiasi Tanri Abeng yang telah bersedia membawakan materi yang dinilai sangat luar biasa. Ia berharap semua peserta yang hadir bisa merasakan tanggung untuk mewujudkan amanah UUD 1945 melalui kiprahnya masing-masing.

"Luar biasa pencerahan yang diberikan pak Tanri. Semoga kita semua berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan," katanya.