Cikarang, Bekasi (ANTARA News) - Total kerugian materi akibat peristiwa banjir yang melanda lima kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada dua pekan lalu diperkirakan mencapai Rp60 miliar.

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, Ahmad Kosasih, kepada ANTARA di Cikarang, Jumat, menyebutkan kerugian tersebut meliputi kerusakan fisik bangunan, lahan pertanian, tambak, infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum, seperti masjid dan sarana pendidikan.

"Paling parah adalah kondisi rumah warga yang terendam air sebanyak 21 ribu unit yang tersebar di Kecamatan Muaragembong, Cabang Bungin, Cikarang Timur, Kedung Waringin, dan Cibarusah. Kerugian tersebut belum termasuk beban psikologi warga korban banjir," katanya.

Untuk penanganan pascabanjir, kata Kosasih, Satlak yang diketuai Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dadang Mulyadi, telah mendistribusikan bantuan penanggulangan banjir senilai Rp396 Juta sejak banjir rob yang melanda Muaragembong (Januari) hingga banjir luapan Kali Citarum pada hari Jumat (19/3) lalu.
Menyinggung keperluan pangan di kawasan banjir, dia mengatakan bahwa pemkab setempat akan memasok beras sebanyak 100 ton. "Dari 100 ton beras tersebut, 30 ton di antaranya sudah kami terima, dan jumlah yang telah didistribusikan hingga kini sebanyak 21 ton," paparnya.

Perbaikan fasilitas pascabanjir, kata dia, akan menggunakan dana taktis Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 senilai Rp8 miliar.

"Pada bulan April ini proses perbaikannya akan segera dimulai. Prioritas utama adalah sarana pendidikan karena pada bulan Juni hingga Juli akan ada penerimaan siswa baru," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Daeng Muhamad, menyarankan pemkab setempat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk duduk bersama guna menanggulangi persoalan keterbatasan dana revitalisasi wilayah pascabanjir.

"Kerugian yang ditaksir mencapai Rp60 miliar ini sebaiknya dibicarakan dengan Pemprov Jabar agar disampaikan kepada pemerintah pusat. Masalahnya, dana yang kami miliki hanya Rp8 miliar," katanya. (AFR/K004)