Tanjungpinang (ANTARA) - Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar Baharudin meminta diskresi melalui Duta Besar Malaysia Zainal Abu Bakar supaya akses perbatasan antara Malaysia dengan Kepri segera dibuka.

“Kepri berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, disebabkan pandemi COVID-19 hubungan ekonomi, sosial dan budaya negara menjadi terganggu,” katanya dalam pernyataan di Tanjungpinang usai mengunjungi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Senin (2/11) 2020.

Bahtiar sebagai Pjs Gubernur Kepri mengaku sudah menjadi tugasnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, apalagi antara daerah yang dipimpinnya saat ini dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah.

Ia mengatakan Kepri Indonesia, Johor Malaysia dan Singapura adalah satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling berinteraksi secara ekonomi, sosial dan budaya. Hanya beda pulau dan beda negara.

"Ibaratnya seperti Depok, Provinsi Jawa Barat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Jakarta Selatan Provinsi DKI. Ketiga daerah tersebut akan sangat bermasalah jika ditutup aksesnya. Bedanya ini adalah pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda," katanya.

Pjs Gubernur Kepri yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu memaparkan banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru.

Begitu juga bagi masyarakat Kepri yang berobat, bekerja dan sekolah ke Johor Bahru, yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore.

Sebagai contoh, katanya, melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Kota Tanjungpinang, Kepri biasanya rata-rata 1.500 hingga 2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru, dari pelabuhan lain juga sangat banyak.

Ia menambahkan hubungan interaksi antarmasyarakat dan antarpulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kerajaan Johor zaman dahulu dipimpin sultan disebut Yang di-Pertuan Besar (semacam presiden), sedangkan Yang di-Pertuan Muda (semacam perdana menteri), yang dalam konteks sekarang berkedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat.

Itu dimulai dari Yang di-Pertuan Muda Pertama Daeng Marewa 1721-1728, Yang di-Pertuan Muda II Daeng Chelak 1728 - 1745, Yang di-Pertuan Muda III Daeng Kamboja 1745 - 1777, Yang di-Pertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, Yang di-Pertuan Muda V Raja Ali Haji dan seterusnya.

Dengan demikian hubungan sosial budaya tersebut sudah berlangsung berabad-abad. Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan itu seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu.

“Maka dari itu, kepada Pak Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Kita berharap ada diskresi atau pengecualiaan untuk membuka daerah perbatasan Malaysia-Kepr), tentunya dengan protokol kesehatan COVID-19 yang disepakati,” katanya.

Bahtiar turut mengundang khusus Dubes Malaysia di Indonesia dan Pejabat Kemenlu RI untuk bertandang ke Kepri beberapa waktu ke depa sehingga bisa melihat langsung situasi Provinsi Kepri saat ini.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari pihak Dubes Malaysia.

“Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas COVID-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” kata Bahtiar Baharudin.

Direktur Asia Tenggara Kemenlu RI Deni Abdi mengatakan selama ini hubungan bilateral kedua negara diwakili oleh Kemenlu.

Wilayah yang berdekatan dengan satu sama lain adalah Kepri dan Johor Bahru. Maka dari itu, pihaknya mengajak Dubes Malaysia untuk mendengarkan aspirasi dari Pemprov Kepri.

“Kita bersilaturahmi untuk saling bertukar pikiran, karena memang Kepri berbatasan dengan Johor Bahru, Malaysia,” kata Deni.

Sementara itu, Dubes Malaysia untuk Indonesia Zainal Abu Bakar menyampaikan apresiasi ke Pjs Gubernur Kepri yang sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri.

Baginya ini satu maklumat atau informasi yang sangat baik, yakni bagaimana untuk merapatkan hubungan antara Kepri dengan Malaysia.

“Bagaimana kita mengatasi masalah COVID-19, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat kedua negara. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan Malaysia dan Kepri,” demikian Zainal Abu Bakar.

Baca juga: Malaysia "lockdown", ribuan pekerja migran Indonesia pulang via Batam

Baca juga: Kerjasama Indonesia-Malaysia harus berdampak pada ekonomi Kepri

Baca juga: Dewi Sandra promosikan "Wonderful Kepri" di Malaysia