Hanoi (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa posisi ASEAN dan juga Indonesia sama, yakni mengharapkan pemilu di Myanmar yang rencananya dilakukan tahun ini dilakukan dengan transparan dan dapat dipercaya karena hal itu akan berdampak baik kepada negara itu.

"Posisi ASEAN dan kolega saya sangat jelas sama dengan padangan Indonesia, pemilu di Myanmar harus kridibel, melibatkan semua pihak, harus transparan dan harus sesuai dengan norma dan kaidah pemilu yang demokratis," kata Presiden saat menjelaskan hasil KTT ASEAN, di Hanoi, Jumat.

Kepala negara didampingi Menlu Marti Natalegwa, Mendag Mari Elka Pangestu, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pada KTT itu PM Myanmar Jenderal Thein Sein menjelaskan perkembangan dan situasi di negaranya dan kesiapan negara itu untuk melakukan pemilu pada tahun ini.

Presiden mengatakan bahwa ia ikut menggarisbawahi agar pemilu Myanmar berjalan baik. Apalagi, kata Yudhoyono, Indonesia sering dimintai pendapat oleh banyak negara seperti AS, negara dari Eropa dan lainnya, mengenai upaya terbaik untuk memastikan proses demokratisasi di Myanmar berjalan dengan baik.

Yudhoyono mengatakan, pandangan Indonesia dalam berbagai forum menjadi masukan berharga. "Indonesia berpendapat lebih baik kita dorong, dukung dan bantu Myanmar untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik daripada pendekatan menghukum Myanmar, apalagi dengan embargo dan sanksi karena bisa kontraproduktif," katanya.

Indonesia, katanya, secara langsung maupun tidak langsung meminta Myanmar agar melakukan langkah demokratisasi, persiapan pemilu dan pemilu sendiri betul-betul seperti yang dijanjikan Myanmar. "Sehingga dunia percaya apa yang dijanjikan, dilaksanakan dengan transparansi yang setinggi-tingginya," katanya.

Presiden mengatakan bahwa ia juga telah berbicara dengan PM Myanmar mengenai harapan Indonesia tersebut.

Ditanya ANTARA News mengenai kemungkinkan Indonesia membawa masalah kebebasan pers ke negara-negara ASEAN, Presiden mengatakan, Indonesia terus mengajak mereka untuk betul-betul menjalankan nilai-nilai demokrasi, termasuk kebebasan pers, perlindungan HAM atau penegakan hukum.

"Tapi, ada batas melakukan dorongan itu," katanya.

Namun demikian, kata Presiden, bahwa Indonesia mempunyai Forum Demokrasi Bali yang dilakukan setiap tahun.

"Saya kita perlu agenda dalam forum tersebut masuk juga kebebasan pers," kata Presiden. Presiden juga perlu mendorong komunitas wartawan bisa berinteraksi dengan komunitas wartawan dari negara lain.
(T.U002/H-KWR/P003)