Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Agus Sartono mengatakan sekitar 13 persen dari total bonus demografi atau penduduk usia produktif di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi dan paling banyak adalah lulusan SMP.

Agus dalam diskusi daring yang diselenggarakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dipantau di Jakarta, Senin, mengungkapkan sebanyak 63 persen dari penduduk usia produktif saat ini hanya lulusan SMP, sementara selebihnya lulusan SMA.

Baca juga: Bahlil: UU Cipta Kerja antisipasi bonus demografi

Baca juga: Gus Menteri: Bonus demograsi bisa akselerasi pembangunan

Setiap tahunnya, kata Agus, ada sekitar 3,7 juta lulusan sekolah menengah atas (SMA), namun hanya 1,9 juta orang yang bisa ditampung di perguruan tinggi dikarenakan keterbatasan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Sementara 1,8 juta lainnya terpaksa harus masuk ke pasar tenaga kerja secara langsung karena tidak melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Namun, para lulusan SMA tersebut harus kembali bersaing dengan lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan.

Agus mengatakan setiap tahunnya ada 1,3 juta lulusan perguruan tinggi negeri yang mencari lapangan pekerjaan. Para pencari kerja yang berasal dari lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya mencapai 3,1 juta orang.

"Jadi, setiap tahun ada 3,1 juta pencari kerja baru dan tidak jarang lulusan perguruan tinggi 'downdgrade' dirinya untuk bersaing dengan pencari kerja lulusan SLTA, mereka mau bekerja yang seharusnya pekerjaan untuk lulusan SLTA, ini persoalan real bangsa kita," kata Agus.

Oleh karena itu, lanjut Agus, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia khususnya penduduk usia produktif dengan berbagai program, salah satunya beasiswa program master yang diberikan dari LPDP.

Baca juga: BKKBN: Disparitas rasio ketergantungan masalah serius kependudukan

Baca juga: Indonesia perlu pimpinan berkualitas hadapi bonus demografi

Selain itu, Agus mengatakan pemerintah juga telah melakukan berbagai program, seperti pengembangan vokasi atau program Kartu Prakerja yang memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk mengikuti kursus dalam upaya meningkatkan kemampuan diri.