Surabaya (ANTARA) - Tim Media Khofifah Indar Parawansa menegaskan Gubernur Jawa Timur netral atau tak terlibat dalam gerakan dukung-mendukung pasangan calon tertentu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Intinya Ibu Khofifah menyatakan netral dalam Pilkada, dan jika ada yang menggunakan nama atau inisial yang mengesankan nama ibu, maka tidak ada hubungannya dengan Khofifah," ujar Ketua Tim Media Khofifah, Trisnadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin.

Pihaknya merasa perlu menegaskan karena terdapat beberapa kelompok yang mengatasnamakan Khofifah untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Baca juga: Khofifah: Museum dan Galeri Seni SBY-ANI dongkrak pariwisata Pacitan

Baca juga: Khofifah umumkan Jatim sudah terbebas dari zona merah COVID-19

Selain itu, kata dia, Khofifah saat ini adalah seorang Gubernur yang merupakan pejabat publik atau sedang tidak menjadi salah seorang pimpinan partai politik sehingga tidak diperbolehkan terlibat aktif dalam kegiatan dukung-mendukung pasangan calon.

"Sebagai Gubernur, Khofifah ingin menjaga kesamaan jarak dengan seluruh pihak. Salah satunya dengan tidak memihak pada siapa pun pasangan calon di pelaksanaan Pilkada. Hal tersebut merupakan sikap adil sebagai Gubernur yang merupakan milik seluruh warga Jatim," tutur dia.

Sementara itu, menjelang hari pencoblosan 9 Desember 2020, ia berharap semua pihak dapat menjaga suasana proses demokrasi sehingga terlaksana Pilkada yang aman, tertib serta kondusif.

"Di Jatim ada 19 Pilkada Serentak. Mari semua pihak menjaga prosesnya dan bersama-sama membuat pesta demokrasi ini kondusif," ucap Cak Tris, sapaan akrabnya.

Pilkada serentak di Jatim digelar di 19 kabupaten/kota, yakni Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.

Baca juga: PWI Jatim ingatkan media massa tak berpihak ke paslon di pilkada

Baca juga: Pemprov Jatim tegaskan pilkada serentak utamakan protokol kesehatan