Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pembersihan mafia hukum khususnya mafia perpajakan di seluruh institusi, seperti yang dilakukan Kementerian Keuangan.

"Ini saat yang tepat untuk membersihkan secara menyeluruh. Saya mendukung dan menghargai langkah cepat jajaran Kementerian Keuangan untuk melakukan tindakan pembersihan mafia pajak. Saya instruksikan hal yang sama dilakukan juga di instansi lain," katanya, sesaat sebelum bertolak ke Hanoi, Vietnam, di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu.

Presiden mengatakan, setelah temuan kasus Gayus Tambunan, pihaknya telah menerima 11.294 layanan pesan singkat (SMS) dan 93 surat dari masyarakat yang berharap pemberantasan mafia hukum berjalan dengan baik dan diusut tuntas.

Presiden menilai kejahatan di wilayah pajak adalah kejahatan yang luar biasa, karena tidak saja melibatkan petugas pajak tetapi juga rantai institusi lain seperti penegak hukum atau kepolisian kejaksaan dan pengadilan.

"Bahkan pengacara juga ada. Saya harap temua ini diusut tuntas. Karena secara kumulatif negara sungguh dirugikan," katanya.

Menurut Yudhoyono, pajak yang dibayarkan masyarakat harusnya digunakan sebagai penerimaan negara untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur dan mengurangi kemiskinan, sehingga jika ada kejahatan di wilayah pajak berarti telah mengorbankan pembangunan dan mengkhianati rakyat yang harusnya mendapat hasil pembangunan yang lebih baik," kata Presiden.
(D012*R018/B010)