Jakarta (ANTARA News) - Indonesia akan mengangkat isu kerjasama mengatasi kejahatan lintas batas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 ASEAN di Hanoi, Vietnam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar sebelum memulai sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan di Jakarta Kamis mengatakan, kerjasama antar negara ASEAN amat penting untuk mengatasi berbagai jenis kejahatan bersifat transnasional.

Karena, lanjut dia, kejahatan seperti penyelundupan manusia, obat bius, serta terorisme seringkali memerlukan peran efektif antar negara tetangga yang berdekatan.

"Dalam pertemuan puncak nanti Indonesia mengangkat satu isu penting untuk kita kerja sama dengan baik yaitu cross border crime atau juga trans national crime yang menurut saya perlu dilakukan kerjasama efektif pada tingkat regional," paparnya.

Presiden menilai masalah kejahatan lintas batas seharusnya mendapatkan perhatian lebih serius lagi di kawasan ASEAN.

"Jangan sampai kita tidak punya mekanisme dan dan kerangka kerjasama lebih baik untuk menangani masalah itu," ujarnya.

Presiden Yudhoyono pada 8-9 April 2010 akan menghadiri pertemuan puncak ke-16 pemimpin negara ASEAN di Hanoi. Pada pertemuan itu, Presiden mengatakan, akan dibicarakan pula masalah integrasi ekonomi kawasan.

Sidang kabinet paripurna dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang biasanya digelar setiap Kamis akhirnya dilakukan pada Senin karena Presiden pada Rabu sore 7 April 2010 akan bertolak ke Hanoi.

Selain membahas materi untuk dibawa ke KTT ke-16 ASEAN, sidang kabinet itu membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 sebagai bagian utuh dari rencana kerja lima tahun pemerintah hingga 2014.

Presiden menyebutkan tema RKP 2011 adalah pembangunan ekonomi pasca krisis keuangan global setelah dua tahun sebelumnya pada 2009 dan 2010 menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dari krisis keuangan dunia.

Pemerintah pada rapat kabinet tersebut akan menyusun RKP 2011 sesuai dengan prioritas dan agenda yang tepat serta menentukan alokasi dan distribusi anggaran.

Selain itu, sidang kabinet juga membahas sinergi antara pembangunan lintas sektoral serta rencana pembangunan yang disusun oleh kepala daerah mulai dari tingkat gubernur hingga bupati/walikota.

(T.D013*G003/S026)