Kupang (ANTARA News) - Langkah politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai oposisi sejak 2004 sama sekali tidak menguntungkan dan tidak efektif dalam mengontrol kinerja pemerintah, kata pengamat hukum dan politik, Nicolaus Pira Bunga SH MHum.

"Tidak menguntungkan dan tidak efektif dalam mengontrol kinerja pemerintah, karena sistem demokrasi di Indonesia belum maju seperti di Amerika Serikat (AS)," kata dosen Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini ketika diminta pendapatnya mengenai posisi politik PDIP sebagai oposan pemerintah, Minggu.

Menurut mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana tersebut, sangat tidak menguntungkan jika PDIP tetap mengambil sikap oposisi, karena pluralisme di Indonesia tidak didukung dengan matangnya dalam berdemokrasi seperti di AS.

Ia mengatakan oposan pemerintah berjalan efektif dalam mengontrol pemerintahan yang berkuasa di AS karena sistem demokrasinya sudah berjalan bagus dan matang, meski negara adi daya itu super pluralis.

"Indonesia juga pluralis, namun belum matang dalam berdemokrasi, sehingga penerapan sistem oposisi di negara ini lebih bersifat setengah-setengah," katanya.

Dalam pengamatannya, kata Pira Bunga, peran politik PDIP sebagai oposan pemerintah masih berjalan "setengah hati", karena hanya melakukan kontrol di tingkat nasional, sementara di daerah tidak pernah berjalan karena sebagian penguasa di daerah seperti gubernur, bupati maupun wali kota berasal dari PDIP.(L003/M008)