Jakarta (ANTARA) - Anggota Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Sonny Manalu mengatakan realisasi program perlindungan sosial telah mencapai 83,1 persen.

"Program perlindungan sosial dalam penanganan COVID-19 ini dibandingkan lima kegiatan lain yang diemban KPC PEN berada di angka tertinggi realisasinya," kata Sonny yang juga Tenaga ahli Menteri Sosial Juliari P Batubara pada konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui KPC PEN memiliki enam tugas penanganan dan pemulihan yaitu di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektor kementerian/lembaga dan pemda, insentif usaha dan UKM dan koperasi.

Baca juga: Kemensos: Realisasi perlindungan sosial berjalan cepat

Perlindungan sosial masuk dalam tugas KPC PEN dalam rangka meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat bawah di masa pandemi.

Lebih lanjut Sonny mengatakan, bidang perlindungan sosial tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial tapi bersama-sama dengan banyak kementerian lainnya.

Terdapat 10 program perlindungan sosial dimana enam diantaranya di bawah Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako atau dikenal juga dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Serta bantuan tunai non Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, bantuan sosial tunai bagi peserta BPNT non PKH dan bantuan sosial beras bagi keluarga PKH.

Bansos lainnya seperti bantuan subsidi upah, bantuan langsung tunai, diskon listrik dan kartu pra kerja.

"Khusus yang di bawah Kemensos rata-rata sudah terealisasi 80 persen, hanya bantuan sosial beras bagi peserta PKH yang masih 60 persen," ujar Sonny.

Baca juga: Indonesia paparkan perlindungan COVID-19 di forum internasional
Baca juga: Sri Mulyani: APBN instrumen penting bantu masyarakat hadapi pandemi
Baca juga: Presiden tekankan pencegahan penularan COVID-19 mesti diutamakan