Lebak (ANTARA) - Pengamat politik Harits Hijrah Wicaksana menilai Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.

"Persedian ketahanan pangan di Indonesia di tengah pandemi virus corona relatif baik dari hasil usaha agrokultur pertanian, perkebunan, dan perikanan," kata Harits, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Senin.

Kebijakan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dalam kurun 1 tahun berhasil dalam ketahanan pangan sehingga bangsa Indonesia saat dilanda pandemi COVID-19 terpenuhi kebutuhan bahan pokok.

Selama ini juga harga bahan pokok di pasaran relatif stabil dan tidak terjadi gejolak, seperti beras, minyak goreng, dan terigu.

Bahkan, persedian pangan dari hasil pertanian surplus cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,4 juta ton berdasarkan data Perum Bulog.

Baca juga: Peneliti sarankan belajar ketahanan pangan dari Singapura

Saat ini juga usaha sektor agrokultur mampu ekspor ke luar negeri untuk beberapa komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Ia menyebutkan perkembangan ekonomi Indonesia pada Kuartal III mengalami tumbuh minus 2, begitu juga hal yang sama terjadi di beberapa negara di dunia akibat pandemi COVID-19.

Pemerintahan Jokowi-MA'ruf merealisasikan pembangunan infrastuktur secara masif dan awalnya banyak daerah yang belum terjangkau transportasi. Namun, kini sudah terakses lalu lintas.

Begitu pula, pembangunan tol di berbagai daerah, menurut dia, dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Kami menilai pembangunan infrastuktur itu cukup signifikan karena di daerah sudah terakses sarana jalan provinsi, nasional, hingga tol dengan kondisi baik," katanya menjelaskan.

Menurut dia, pemerintah Jokowi-Ma'ruf memfokuskan nilai pembangunan investasi sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing.

Baca juga: Kementan tingkatkan produksi dan diversifikasi dukung ketahanan pangan

Selama ini, awal orientasi pada lapangan pekerjaan sehingga tidak salah lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi mereka berorientasi lapangan pekerjaan.

Ia mengemukakan bahwa lapangan pekerjaan relatif terbatas akan menambah jumlah pengangguran usia produktif.

Dengan demikian, Pemerintah memberikan pengetahuan SDM untuk kelompok-kelompok masyarakat dan mahasiswa agar memiliki jiwa kewirausahaan.

Di samping itu, juga memberikan kartu prakerja bagi masyarakat yang mencari lapangan pekerjaan untuk menerima pelatihan.

Belum lama ini, kata dia, peserta kartu prakerja mendapat pelatihan software untuk mengisi jabatan bidang staf administrasi perusahaan.

Pelatihan software itu, kata dia, cukup baik untuk menyediakan tenaga terampil untuk bekerja di bidang staf administrasi.

Oleh karena itu, Jokowi-Ma'ruf terus meningkatkan SDM melalui perubahan kurikulum dan pendidikan juga ditambah era digitalisasi sehingga ke depan bisa mengatasi bonus demografi 2030.

Baca juga: Antisipasi kebutuhan rumah menghadapi bonus demografi

Pembangunan SDM menjadikan perhatian Presiden Jokowi-Ma'ruf agar manusia ke depan literasinya bertambah juga pemahaman berpikir bertambah dan dapat menghindari hoaks.

"Kami yakin Indonesia bisa lebih maju jika pembangunan SDM itu direalisasikan dan mampu mengatasi pandemi COVID-19," katanya menegaskan.

Ia mengutarakan bahwa kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf dapat mengatasi gejolak sosial di tengah pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan penyaluran bantuan akibat adanya pembatasan ekonomi.

Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi merupakan kebijakan yang disebut "distribusi polusi" untuk menstabilkan keadaan.

Masyarakat yang terdampak COVID-19 mendapat bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan menerima program sembako, subsidi listrik, dan pemberian bantuan modal.

Selain itu, lanjut dia, juga menerima bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai, pemberian subsidi gaji bagi pendapatan di bawah Rp5 juta, dan lain-lainnya.

"Kami melihat program stimulus itu patut diapresiasi karena bisa mendorong pemenuhan pangan, keamanan, kedamaian daerah juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat," ujarnya.