Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penerapan sistem remunerasi saja tidak cukup untuk membersihkan birokrasi instansi pemerintah dari korupsi.

"Gaji sangat baik, tapi ternyata kan bukan itu saja. Dibutuhkan juga perangkat disiplin dan perangkat administrasi yang baik. Itu saja tidak cukup," kata Kalla yang saat ini menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) usai menerima kunjungan Presiden Bulan Sabit Merah Palestina Younis Al-Khatib di kantor pusat PMI Jakarta, Kamis.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus memperbaiki sistem dan memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Karena ternyata uang bukan segala-galanya. Orang gaji Rp10 juta tapi belanja Rp50 juta, gimana cari yang Rp40 juta, ya carinya begitulah," katanya.

Tentang pegawai Direktorat Jenderal Pajak bernama Gayus Tambunan yang diduga menggelapkan uang pajak sekitar Rp25 miliar, Kalla mengatakan pegawai semacam itu harus dihukum.

"Yang bersangkutan dan yang terlibat tentu harus dihukum. Bahwa pemimpin harus tanggung jawab iya, juga perbaikinya," kata Kalla.

Namun, kata dia, pimpinan lembaga yang pegawainya melakukan kesalahan tidak harus mengundurkan diri.

"Kalau setiap anak buah salah semua atasan harus mundur, ya habis pemimpin republik ini. Habis pemimpin. Karena tak ada departemen yang tidak salah, kalau itu dijadikan alasan maka tidak ada lagi menterinya," kata Jusuf Kalla.

Dalam rangka mereformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, sejak tahun 2007 pemerintah menaikkan tunjangan atau remunerasi bagi pegawai di kementerian tersebut untuk membersihkan instansi dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pegawai.

Sebagian kalangan menilai program remunerasi tersebut gagal setelah terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak biasa sekelas Gayus Tambunan.
(Ant/R009)