Bogor (ANTARA News) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat penilaian terbaik kedua sebagai lembaga pemerintah yang peduli pada pemberantasan korupsi sesuai kriteria Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen-PAN), kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Mulyanto di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa.

"Baru saja kita mendapat informasi dari Kementerian PAN bahwa Kementan menjadi lembaga pemerintah terbaik kedua untuk inisiasi pemberantasan korupsi, dan di urutan pertama adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," katanya disela-sela kegiatan pembinaan antikorupsi bertema "Kuyakin Sampai Di Sana: Indonesia Yang Bebas Dari Korupsi" yang diikuti 550 pejabat eselon I dan II Kementan.

Ia menjelaskan, sejak dilakukan program wilayah bebas korupsi (WBK) pada tahun 2008 di Kementan, kerugian keuangan negara di direktorat jenderal maupun satuan kerja di daerah bisa ditekan hingga 0,05 persen.

"Jika di satuan unit kerja capaiannya di atas 0,05 persen, maka unit-unit itu belum bisa mendapat penilaian WBK," katanya.

Dikemukakannya bahwa dari sebanyak 225 unit pelaksana teknis (UPT) di Kementan yang dinilai dalam program WBK, pada tahun 2008 capaian WBK sebanyak 23 persen, dan tahun 2009 meningkat lagi, yakni mencapai 43 persen UPT yang masuk kategori WBK.

"Secara bertahap persyaratan kita perketat, dan untuk tahun 2010 target WBK di Kementan adalah 50 persen, hingga tahun 2015 diharapkan bisa menjadi 100 persen, tentu untuk mencapai itu harus dilakukan kerja keras bersama," katanya.

Merujuk pada pernyataan yang pernah disampaikan "begawan ekonomi" Prof Sumitro Djojohadikusumo bahwa tingkat kebocoran keuangan negara mencapai 30 persen, kata Mulyanto, maka ikhtiar Kementan melalui program WBK itu adalah capaian komitmen pemberantasan korupsi yang cukup baik, dan akan terus diupayakan hingga sampai kondisi tidak ada korupsi.

Ia menjelaskan, pembinaan antikorupsi yang dilaksanakan dua hari (30-31/3) itu diikuti lebih 550 orang peserta, berasal dari pegawai kantor pusat dan UPT pusat seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan yang ke-10 kali digelar dari rangkaian upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan.

Ia menambahkan bahwa terkait apresiasi pelaksanaan kegiatan pelatihan pembinaan antikorupsi selama ini di Kementan melalui metode tafakur hisab dan dzikir (THD), pihak Museum Rekor Indonesia (MURI) telah menyerahkan dua penghargaan bagi upaya ini, antara lain rekor pertama sebagai instansi pemerintah yang berhasil mengajak pegawai mengikuti pelatihan antikorupsi terbanyak.

Sedangkan rekor kedua sebagai penggagas "Inspiring", Pelatihan Antikorupsi dengan Metode Tafakur, Hisab dan Dzikir yang diberikan kepada Dr Mulyanto, M.Eng, sebagai pejabat Irjen Kementan.
(A035/R009)