Mamuju (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menolak rencana pemerintah pusat yang akan menurunkan anggaran untuk subsidi pupuk melalui anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P).

"Penurunan anggaran subsidi pupuk sekitar 4,5 triliun pada APBN-P yang akan dilakukan pemerintah pusat akan menghantam kehidupan petani yang ada diseluruh wilayah Indonesia,"kata anggota DPD-RI Asri Anas di Mamuju, Senin.

Asri yang merupakan perwakilan DPD-RI dari Provinsi Sulbar ini mengatakan, pada tahun 2010 pemerintah akan menurunkan subsidi untuk pupuk petani dari sekitar Rp20,2 triliun pada tahun 2009 menjadi sekitar Rp15,7 triliun pada tahun 2010 ini.

Sehingga kata dia, pada tahun 2010 ini melalui APBN-P akan terjadi penurunan subsidi pupuk secara drastis dan besar-besaran sekitar Rp4,5 triliun yang imbasnya akan menghantam kehidupan petani dan kondisi pertanian di negeri ini.

Menurut dia, kebijakan pemerintah yang menurunkan anggaran untuk subsidi pupuk tersebut, tidak dapat diterima, karena sangat tidak rasional dan akan membuat petani di negara kita semakin miskin.

"Kebijakan pemerintah ini tidak boleh dibiarkan, karena sangat tidak rasional, di saat negara lain memberikan subsidi besar-besaran terhadap pertaniannya justru pemerintah di negara ini menurunkan subsidi pupuk,"katanya.

Asri membandingkan dengan negara Vietnam yang sangat kecil dibanding Indonesia yang justru meningkatkan subsidi untuk pertaniannya mencapai sekitar 50 triliun per tahun.

Di Indonesia kata dia, justru sebaliknya di negara ini subsidi pupuk justru malah diturunkan, sehingga hal tersebut akan membuat kondisi pertanian di negara ini akan semakin terpuruk dan di bawah rata-rata kesejahteraan petani di negara miskin lainnya di dunia.

"Penurunan subsidi pupuk petani oleh pemerintah akan menghantam petani karena petani akan kesulitan membeli pupuk, hal tersebut sudah mulai terasa di berbagai daerah termasuk di wilayah Provinsi Sulbar yang menjadi daerah pemilihan saya, harga pupuk di wilayah saya sudah mencapai 6800 per Kg,"katanya.

Menurutnya petani mulai kesulitan karena harga pupuk telah naik, apalagi bila dimainkan spekulan penjual pupuk, kondisi mahalnya pupuk akan menghantam produksi petani dan otomatis membuat ekonomi daerah akan menurun peningkatannya.

Oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah pusat dapat merevisi kembali kebijakannya dan mengutamakan perhatian kepada pembangunan yang ada di negara ini dengan meningkatkan kembali subsidi pupuk untuk petani.

"Pemerintah harus bercermin kepada negara maju seperti Korea dan China yang lebih mengutamakan anggaran untuk sektor pertaniannya, dari pada sektor yang tidak lebih penting dari pertanian,"katanya. (MFH/K004)