Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar peta jalan vaksinasi COVID-19 harus selaras dengan program pemulihan ekonomi.

Bamsoet menyarankan agar vaksinasi di Pulau Jawa patut diprioritaskan karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan persentase terbesar kasus COVID-19.

Data COVID-19 di dalam negeri, kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Pulau Jawa menjadi episentrum penularan.

Baca juga: Vaksin COVID-19 dalam teori konspirasi dan harapan pengakhiran pandemi

Oleh karena itu, lanjut dia, prioritas vaksinasi di Jawa memiliki alasan yang kuat, terlebih jika dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi.

Hal itu dikatakannya terkait dengan langkah Kementerian Kesehatan yang telah menyusun peta jalan vaksinasi atau imunisasi COVID-19. Vaksinasi mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Maret 2021 dengan target 160 juta penduduk.

Data terkini, menurut dia, lebih dari 60 persen kasus COVID-19 tercatat di Jawa, banyak klaster baru bermunculan di daerah industri dan pusat-pusat kegiatan bisnis, seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur.

Ia menegaskan kembali bahwa vaksinasi COVID-19 di Pulau Jawa patut mendapat prioritas, apalagi kontribusi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto nasional mencapai 59 persen.

"Pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Jawa 5,52 persen dengan kontributor utamanya Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat," katanya.

Ia mengingatkan kehadiran vaksin COVID-19 harus mampu menumbuhkan harapan dan mewujudkan kepastian baru.

Baca juga: MPR: Perlu komunikasi tepat hindari keraguan terhadap vaksin COVID-19

Menurut dia, berbagai upaya telah ditempuh untuk mengendalikan penularan COVID-19. Namun, kenyataannya jumlah kasus terus bertambah.

"Satu-satunya andalan dan harapan untuk memutus rantai penularan dan saat ini ada pada vaksin," katanya menandaskan.

Idealnya, kata Bamsoet, vaksinasi tidak sekadar mewujudkan kekebalan kelompok.

Akan sangat produktif jika vaksinasi COVID-19 juga bisa menjadi faktor pendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, saya mendorong Menteri Kesehatan juga berkoordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional," ujarnya.