Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan dan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa, kerja sama tersebut meliputi pelatihan kerja, dan pelatihan kewirausahaan, penelitian ketenagakerjaan, dan akses informasi ketenagakerjaan.

"Nantinya dengan dilakukannya nota kesepahaman ini diharapkan lulusan alumni dari UIN Malang memiliki akses informasi dan pelatihan yang sesuai di pasar kerja," kata Ida, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

Baca juga: Menaker kunjungi pekerja penerima BSU di Kota Malang

Ida menambahkan, saat ini kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih memiliki beberapa persoalan, salah satunya terdapat ketidaksesuaian atau link and match antara penyiapan SDM dengan kebutuhan pasar kerja.

Menurut Ida, tantangan ketenagakerjaan Indonesia ke depan juga harus menghadapi otomatisasi industri 4.0, yang berdampak pada pergeseran kebutuhan kerja dan kesiapan kemampuan SDM di Indonesia.

"Dengan diresmikannya Career Development Center ini, saya harap nantinya alumni dari UIN Malang ini dapat membantu pemerintah dalam mempercepat kesiapan pembangunan SDM di kalangan akademis," kata Ida.

Dalam kesempatan itu, Ida juga melakukan sosialisasi substansi UU Cipta Kerja. Menurutnya, dengan UU Cipta Kerja, ke depannya dapat diciptakan lapangan pekerjaan secara masif, hal ini dikarenakan perizinan berusaha akan dipermudah.

Baca juga: Menaker siapkan empat rancangan PP turunan UU Cipta Kerja

Sementara itu, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Abdul Haris, menyambut baik kerja sama di bidang peningkatan SDM dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Diharapkan, pendampingan bisa terus diberikan, termasuk perluasan kerja sama yang ada.

"Tentu kami berharap terus mendapat pendampingan dalam membangun SDM yang ada di UIN ini, dan juga tentu ke depan kerja sama ini dapat diperluas," kata Haris.

Baca juga: Menaker ajak Muhammadiyah kolaborasi tingkatkan kompetensi SDM
Baca juga: Menaker dan BP2MI bahas implementasi UU Perlindungan PMI