Jakarta (ANTARA) - DKI Jakarta memprioritaskan pemberian vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes), sedangkan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) paling akhir mendapatkannya.

"Tentu ada prioritas (pemberian vaksin). Yang diutamakan tentu tenaga kesehatan seperti dokter, perawat. Yang utama mereka, sedangkan pejabat belakangan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Riza menyebutkan bahwa terkait dengan distribusi vaksin COVID-19 di Jakarta menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Penanganan COVID-19.

"Nanti dari pemerintah pusat. Kami sifatnya menunggu dan terkait (distribusi vaksin) kewenangan dari pusat. Nanti kami lihat itu kami serahkan sepenuhnya kepada satgas pusat," katanya.

Baca juga: Indonesia kembangkan vaksin Merah Putih untuk kemandirian bangsa
Baca juga: Kolaborasi untuk bebas dari cengkeraman virus corona

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 dr Reisa Brotoasmoro meminta masyarakat tidak lagi meragukan manfaat dari vaksin COVID-19 yang nantinya diberikan pemerintah.

Menurut dia, vaksin yang akan diberikan itu sudah melalui tahapan uji klinis yang ketat disertai pengawasan dari otoritas pemerintah maupun lembaga internasional yang mengurusi kesehatan.

Vaksin adalah bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit.

"Ini adalah pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh atau imunitas," kata Reisa saat menyampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Kantor Presiden pada Senin (19/10).