Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia siap menampung kembali pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia setelah ada kesepakatan dengan pemerintah RI tentang pencabutan moratorium, kata Duta Besar RI untuk Kerajaan Malaysia Da`i Bachtiar di Surabaya, Kamis.

"Paling lambat bulan April 2010 pemerintah Malaysia sudah mulai menerima PRT asal Indonesia karena pemerintah Malaysia dan pemerintah RI sudah menandatangani MoU (nota kesepahaman)," kata Da`i.

Sejak 25 Juni 2009 pemerintah RI menghentikan sementara pengiriman TKI yang bekerja sebagai PRT di Malaysia karena banyaknya kasus kekerasan dan minimnya perlindungan TKI di Malaysia.

Selain itu, kebijakan itu ditempuh untuk meminta pemerintah Malaysia bersedia menaikkan upah PRT dari 600 ringgit Malaysia menjadi 800 ringgit Malaysia agar setara dengan tenaga kerja asing lainnya di Negeri Jiran itu.

"Sekarang, pemerintah RI melalui Menakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan pemerintah Malaysia sudah ada kesepakatan. Makanya, paling lambat April sudah ada pengiriman PRT ke Malaysia lagi," katanya usai berbicara pada lokakarya Kesempatan Kerja dan Peluang Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata.

Menurutnya, warga Malaysia sangat menyukai pekerja asal Indonesia.

"Hanya saja, pemberitaan di media massa selama ini yang diekspos adalah masalah-masalah kekerasan dan "trafficking" yang menimpa TKI. Padahal, banyak juga PRT yang sukses di sana karena dicintai para majikannya," kata mantan Kapolri itu.

Wilayah Semenanjung (Malaysia Barat) saja membutuhkan sedikitnya 40 ribu orang PRT, sedangkan Serawak (Malaysia Timur) membutuhikan sekitar 2.500 orang PRT.

Oleh sebab itu, Da`i meminta Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tidak asal-asalan mengirimkan PRT karena pemerintah telanjur telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Malaysia.

Selain PRT, Malaysia juga membutuhkan TKI untuk sektor informal lainnya.

Semenanjung misalnya, membutuhkan tenaga bidang konstruksi 15 ribu orang, perkebunan 40 ribu orang, dan petugas kebersihan serta restoran 2.500 orang, menyusul adanya proyek infrastruktur "Iskandar Regional Development Area" (IRDA).

Sementara Serawak membutuhkan 10.500 pekerja konstruksi dan 48 ribu pekerja perkebunan untuk proyek ramah lingkungan "Serawak Coridor Of Renewable Energy" (SCORE).(*)

M038/F002/AR09