Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah penguatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sebagai "jembatan emas" antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua.

"Saya menangkap semangat dan aura agar MRPB keberadaannya diberdayakan, saya setuju itu karena untuk apa dibentuk," kata Bamsoet saat menerima audiensi MRP Papua Barat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, MPR RI For Papua selalu melibatkan MRPB untuk menjadi salah satu bagian yang turut aktif dalam proses pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Ketua MPR: UU Otsus Papua harus ditempatkan sebagai "lex specialis"

Fokusnya menurut Bamsoet adalah untuk memastikan keterlibatan masyarakat Papua dan Papua Barat sekaligus memaksimalkan peran dan fungsi MRPB.

"Karena kami di MPR tidak mau MRPB ada namun tidak menggenapkan sehingga harus ada peran yang dimiliki MRPB sebagai jembatan antara pusat dan daerah," ujarnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris MPR RI For Papua Filep Wamafma bahwa MRPB jangan dipandang sebagai pelengkap Otonomi Khusus (Otsus) namun bagaimana menjadikannya sebagai lembaga yang memproteksi hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).

Dia mengusulkan agar MRPB diperkuat untuk memproteksi hak-hak dasar OAP dan pemerintah tidak perlu terlalu berorientasi mempercepat proses tanpa melihat isu aktual yang diangkat.

"Kita semua harus mengutamakan MRPB karena representatif kultural, perempuan. Presiden, DPR, dan MPR RI butuh masukan yang panggil MRPB," katanya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai (Ketua Komite II DPD RI), Sekretaris MPR RI For Papua Filep Wamafma (anggota DPD RI), dan anggota MPR RI For Papua Robert Kardinal (anggota Komisi X DPR RI). Sementara dari MRPB yang hadir antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga MRPB Yulianus Thebu, serta pimpinan Kelompok Pokja Adat, Agama, dan Perempuan MRPB.

Baca juga: MPR For Papua komitmen bantu pemerintah selesaikan persoalan
Baca juga: MPR: "riders" bisa jadi contoh pelaksanaan Empat Pilar