Jakarta (ANTARA) - Koordinator tim pakar sekaligus juru bicara pemerintah untuk urusan penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan skema pembiayaan layanan vaksinasi COVID-19 yang tidak memberatkan warga.

"Pemerintah akan menentukan bagaimana skema pembiayaannya, apakah dari pemerintah, apakah dari masyarakat, campuran, dan seterusnya. Nanti akan ada pembicaraan...," kata Wiku dalam gelar wicara yang disiarkan dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kantor Graha BNPB, Jakarta, Senin.

"Tapi yang jelas pemerintah pasti mempertimbangkan semua aspek yang prinsipnya adalah kita ingin memberikan perlindungan yang terbaik untuk masyarakat dan itu melalui salah satunya dengan vaksinasi ini," ia menambahkan.

Wiku, yang juga Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, mengatakan bahwa pemerintah ingin memberikan perlindungan terbaik kepada seluruh warga tanpa memberatkan warga.

"Kita sebagai satu bangsa harus sering gotong royong saling mendukung, nanti pemerintah akan menentukan bagaimana skema pembiayaannya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 akan diberikan kepada orang-orang yang sehat agar mereka terlindung dari virus corona penyebab COVID-19.

Harga Vaksin

Di dalam negeri, PT Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan farmasi Sinovac Biotech Ltd. dari China dalam pengadaan dan pengembangan vaksin untuk mengatasi COVID-19. Perusahaan itu akan memproduksi vaksin dari Sinovac.

Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan harga vaksin COVID-19 hasil kerja sama dengan Sinovac kemungkinan berada di kisaran Rp200 ribu.

"Itu masih kurang lebih ya mudah-mudahan bisa lebih murah lagi," kata Bambang.

"Kami sudah coba hitung-hitungan yang tentunya ini tujuannya tetap tidak memberatkan pemerintah," ia menambahkan.

Bio Farma memiliki kapasitas untuk memproduksi 16 juta sampai 17 juta dosis vaksin COVID-19 per bulan dalam kerja sama dengan Sinovac Biotech Ltd.

"Tapi ini juga nanti tergantung dari ketersediaan atau waktu suplai dari Sinovac," kata Bambang.

Baca juga:
Pemerintah berencana lakukan vaksinasi COVID-19 pada 160 juta penduduk
Pemerintah sasar 9,1 juta orang dalam vaksinasi COVID-19 pada November