Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelebaran defisit pada tahun ini yaitu 6,34 persen atau Rp1.039,2 triliun dan hingga September 2020 terealisasi 4,16 persen atau Rp682,1 triliun telah diikuti hasil nyata kinerja APBN yang produktif.

“Belanja pemerintah ini bagaimana output yang dicapai, meskipun dalam suasana COVID-19 namun pemerintah tetap fokus kepada berbagai hal dalam menjaga momentum pemulihan dan membangun pondasi Indonesia,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menyebutkan belanja negara yang hingga 31 September 2020 tumbuh 15,5 persen (yoy) yaitu sebesar Rp1.841,1 triliun tidak hanya untuk penanganan pandemi, namun juga difokuskan untuk pembangunan Indonesia.

Realisasi belanja sebesar 67,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun tersebut ditujukan bagi infrastruktur, bansos, pendidikan, kesehatan, serta subsidi.

Baca juga: Pemerintah diingatkan perlu hati-hati terkait pelebaran defisit APBN

Ia merinci untuk infrastruktur telah terealisasi seperti jalan baru sepanjang 137,21 kilometer, jembatan 3.777,6 meter, 45 bendungan dengan rata-rata telah mencapai 48,57 persen, rel kereta 113,1 km2sp, dan pelabuhan di lima lokasi.

Kemudian juga pembangunan jaringan irigasi dengan rata-rata fisik mencapai 76,1 persen, rehabilitasi jaringan irigasi dengan rata-rata fisik 52,28 persen, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) seluas 121.590 hektare, dan jaringan gas yang telah mencapai 86 persen dari target 127.864 Sambungan Rumah (SR) di 23 kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk bansos meliputi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako 19,4 juta KPM, bantuan sembako Jabodetabek 1,9 juta KPM, bansos tunai non-Jabodetabek 9,2 juta KPM, dan bantuan tunai peserta sembako non-PKH 9 juta KPM.

Baca juga: Menkeu ungkap defisit hingga September 2020 capai 4,16 persen

Kemudian bantuan beras peserta PKH 2 juta KPM, bantuan usaha mikro 9,1 juta penerima, bantuan upah 10,7 juta penerima, Kartu Pra Kerja 5,5 juta penerima, dan BLT Dana Desa 7,6 juta penerima.

“Bansos ini kita akan terus meminta untuk terjadi perbaikan dari sisi targeting karena masih ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan meskipun meski pemerintah sudah meningkatkan bansos luar biasa besar,” katanya.

Untuk pendidikan meliputi program Indonesia Pintar kepada 15,54 juta siswa, bidik misi/KIP Kuliah kepada 634,29 ribu mahasiswa, BOS Kemenag 7 juta siswa, serta pembangunan atau rehabilitasi terhadap 528 sekolah SD dan Menengah serta 226 madrasah atau sekolah keagamaan.

Baca juga: Kemenkeu paparkan tujuh kebijakan strategis APBN 2021

“Kita berharap kondisi belajar mengajar meskipun sangat tidak optimal karena harus school from home kita akan tetap memantau dari sisi penerima manfaatnya,” ujarnya.

Untuk kesehatan meliputi peserta PBI JKN kepada 96,4 juta jiwa, peserta PBPU/BP penerima bantuan iuran kepada 35,99 juta jiwa, dan insentif nakes (tenaga kesehatan) pusat sebanyak 235,8 ribu orang maupun daerah yaitu 137,7 ribu orang.

“Selain COVID-19 kita akan memberikan dukungan untuk PBI dan nakes. Juga dari sisi kebijakan-kebijakan kesehatan lainnya seperti BKKBN untuk keluarga berencana maupun penanganan penyakit lainnya,” tegasnya.

Sementara untuk subsidi pemerintah memberikan diskon listrik atau pembebasan biaya kepada 31,4 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM, subsidi bunga KUR kepada 3,5 juta debitur, bantuan perumahan sebanyak 108,2 unit, serta subsidi pupuk sebanyak 6,4 juta ton.

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi anggaran PEN capai Rp344,11 triliun